JAKARTA || Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memaparkan pagu anggaran Kemenkumham tahun 2024 sebesar Rp 18 triliun. Dari angka itu, Yasonna menyebut sebesar Rp 3 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Pagu anggaran kami itu sekarang hanya Rp 18,398 triliun, berarti belum dipenuhi sekitar Rp 2 triliun,” kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta (4/9/2023).
Yasonna mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar belum dipenuhi. Penambahan anggaran itu, sebutnya, dialokasikan untuk dukungan manajemen.
“Penambahan anggaran yang sekarang alokasi yang kita mau gunakan Rp 200 miliar akan digunakan untuk belanja pegawai 59,84%, belanja operasional kantor pusat dan wilayah, belanja tusi (tugas dan fungsi) seluruh satker (satuan kerja), sarpras (sarana prasarana) pemasyarakatan, sarpras imigrasi,” ujarnya.
Yasonna menjabarkan pagu anggaran sebesar Rp 13,398 triliun ini terdiri dari jenis belanja dan sumber dana dari PNBP. Dia memaparkan jenis belanja sebesar Rp 15,079 triliun, sedangkan dari PNBP sebesar Rp 3,319 triliun.
Yasonna mengatakan jenis belanja itu dialokasikan pada 8 pos anggaran dari belanja pegawai hingga prioritas nasional.
“Dari Rp 18,3 triliun itu dapat digunakan untuk belanja pegawai, bama, dan kebutuhan dasar WBP, belanja barang ops kantor, sarpras pemasyarakatan, belanja tusi, pembangunan kanim (kantor imigrasi), pemeliharaan simkim, prioritas nasional,” kata Yasonna.
Sementara, lanjut Yasonna, pendapatan nonpajak Kemenkumham sebesar Rp 3,319 triliun, meliputi belanja tusi, paspor dan izin tinggal, dan prioritas nasional.
Adapun belanja tusi sebesar Rp 2,660 triliun, paspor dan izin tinggal Rp 654 miliar, dan prioritas nasional Rp 3,689 miliar.
“Dari PNBP belanja tugas dan fungsi Rp 2,6 triliun, pastor dan izin tinggal Rp 654 miliar, prioritas nasional Rp 3,6 miliar,” katanya.***DTK
