JAKARTA || Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara pada 2027 berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu tertera dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing anggaran. Tujuannya agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
“Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas subsidi dan perlindungan sosial akan terus didorong dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial dan subsidi secara bertahap diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Pemerintah secara bertahap mendorong bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta berbasis penerima manfaat langsung dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN). Program-program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan juga terus didorong dan diperkuat,” ucap Purbaya.
Selain itu, Purbaya menyebut sinergi antar program perlindungan sosial dari berbagai K/L terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan semakin terpadu, saling melengkapi dan mampu memberikan dampak lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, aktivitas belanja pusat dan daerah terus ditingkatkan melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Langkah ini diarahkan agar belanja daerah semakin optimal dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.
“Sejalan dengan itu, penguatan belanja K/L di daerah juga terus didorong melalui sinergi program yang alokasi penerimaan manfaat berada di daerah seperti percepatan MBG, penguatan Kopdes merah Putih, Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis,” beber Purbaya.***DTK
