JAKARTA || Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal jumlah kursi DPRD DKI Jakarta yang terancam berkurang karena aturan dalam Undang-Undang DKJ. Pramono mengatakan pihaknya ingin jumlah kursi dikembalikan seperti pada Pemilu 2024.
“Sebenarnya bukan meminta tambahan, tetapi dengan undang-undang yang baru, jumlah kursi di Jakarta itu mengalami penurunan,” kata Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).
Ia mengatakan DPRD DKI telah berdiskusi dengan Pemprov DKI terkait persoalan tersebut. Aspirasi yang disampaikan ialah agar jumlah kursi dikembalikan seperti pada Pemilu 2024.
“Jadi ada permintaan dari teman-teman DPRD dan sudah dilakukan diskusi juga dengan pemerintah Jakarta bahwa kembali pada jumlah yang sebelumnya, seperti pemilu yang dilakukan pada pemilu tahun 2024 yang lalu,” ujarnya.
Pramono kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan mengenai penambahan jumlah kursi DPRD DKI. Dia menyebut yang diupayakan ialah mengembalikan jumlah kursi seperti sebelumnya.
“Jadi tidak ada secara spesifik menambah jumlah kursi, tetapi mengembalikan kursi yang ada seperti tahun 2024,” ungkapnya.
Sebelumnya, Baleg DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat ini, DPRD DKI meminta UU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk direvisi, pihaknya juga mengusulkan tambahan kursi di DPRD DKI.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Abdul Azis mulanya menyampaikan jumlah kursi di DPRD saat ini berjumlah 106. Ia pun menyinggung kinerja dari DPRD Jakarta yang cukup berat.
“Usulan perubahan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang DKJ menjadi: Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah kursi DPRD berdasarkan kategori jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum. Dan ini kalau kita memoderat Pak, bertahan begitu ya di 106. Sebenarnya ya kami menginginkan bukan hanya 106,” kata Azis dalam rapat di DPR, Jumat (2/10).***DTK
