IKN || Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkap sumber pendanaan pembangunan kawasan Nusantara. Ia mengatakan, pendanaan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah.
Pendanaan pembangunan dari APBN sendiri tercatat sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029 untuk tiga batch pembangunan.
Pertama, diproyeksikan untuk pembangunan konektivitas mendukung investasi seperti peningkatan akses jalan 12,1 km pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, hingga penataan ruang terbuka hijau (RTH).
Kedua, alokasi anggaran dari APBN ini juga digunakan untuk membangun kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Secara rata-rata, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai 13,6%.
Ketiga, pembangunan hunian vertikal negara dan infrastruktur pendukungnya. Pada tahap ini, pembangunan meliputi hunian personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN serta infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan hingga penataan kawasan.
“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” terang Basuki saat ditemui wartawan di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).
Selanjutnya untuk pembangunan dengan skema KPBU tercatat nilai proyek sebesar Rp 134,22 triliun yang terbagi untuk membangun hunian serta jalan dan Multi-Utility Tunnel (MUT). Untuk pembangunan hunian, terdapat tujuh perusahaan pemrakarsa seperti PT Intiland Development Tbk yang membangun 109 rumah tapak dan 41 tower rusun.
Kemudian untuk pendanaan dari investasi swasta, tercatat nilai investasi sebesar Rp 74,54 triliun. Basuki merinci, dana tersebut dialokasikan untuk membangun hotel, rumah sakit, mal, rumah makan, prasarana olahraga hingga rekreasi.
Investor swasta ini di antaranya adalah perusahaan properti asal Dubai PT Dejem Nusantara Development, perusahaan asal Korea Selatan PT Dian Jaya Indonesia, hingga perusahaan asal China PT Starbright International Investment. Basuki mengatakan, ketiga perusahaan properti itu sudah mulai melakukan pengerjaan.
“Dari Dejem itu membangun mal sebesar Rp 4 triliun, 10 hektar, sudah dilunasi tanahnya. 8 hektar untuk mal, 2 hektar untuk wakaf mereka mau bikin masjid. Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja. Kemudian yang Starbright dari China, ada 4 tower hunian bangunan dan komersial, sudah mulai membentuk pekerjanya sebesar Rp 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, itu yang Dian Jaya, itu kawasan komersial, ada 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristic,” jelasnya.
Berikut rincian sumber pendanaan dan proyek pembangunan dari skema KPBU serta investasi swasta:
KPBU Rp 134,22 T
Pemrakarsa Hunian
1. Intiland (109 rumah tapak, 41 tower rusun)
2. Nindya (8 tower rusun)
3. Guangxi – DMT (11 tower rusun)
4. Samsung C&T (21 tower rusun)
5. PJ-IC (20 tower rusun)
6. IJM-CHEC (20 tower rusun)
7. PT Hutama Karya (10 tower rusun)
Pemrakarsa Jalan & MUT
1. PT Sumber Mitra Jaya (17,67 km)
2. CSCEC (31,36 km)
3. PT Adhi Karya (15,48 km)
4. Nindya – Brantas (21,67 km)
5. CHEC – IJM (26,9 km)
6. Guangxi – DMT (21,04 km)
Investasi Swasta Rp 74,54 triliun
1. PT Dejem Nusantara Development
2. PT Dian Jaya Indonesia
3. PT Starbright International Investment
4. PT Panca Karya Sentosa
5. PT Fajar Maju Karya Gemilang
6. PT Plataran Boga Rasa
7. PT Haupstadt Indonesia Borneo
8. PT Electronic City Indonesia
9. dan lain-lain.***DTK
