MEDAN || Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga dinilai ogah melaksanakan amanah Gubsu Bobby Nasution. Buktinya, ketika diadakan kegiatan konferensi pers di ruang pertemuan Dekranasda Lantai I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Jumat (19/9/2025) malah tidak hadir.
Padahal, orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut mewanti-wanti kepada seluruh Kepala Dinas harus menghadirinya bila sudah mendapat gilirannya.
“Mana mungkin dia berani hadir, mungkin karena takut menjawab pertanyaan wartawan. Alexander itu dinilai tidak paham soal pendidikan di Sumut,” kata Koordinator Jaga Marwah Sumut, Edison Tamba, ketika diminta komentarnya.
Edison juga menilai, ketidak hadiran Alexander itu boleh dibilang pembangkangan atau tidak patuh terhadap perintah Gubernur, karena absen tanpa alasan jelas. “Ini jelas pembangkangan. Masak sudah ada maklumat untuk menghadiri acara itu malah tak hadir. Kalau bukan pembangkangan apa namanya,” ujarnya.
Masih kata Edison, selain pelit informasi, Alexsander tidak punya niat menjalankan prinsip transparansi. Menghindar artinya tidak mampu, dan takut salah berargumen tentang isu akademis, sebab dia sendiri bukan dari latar belakang pendidikan. Tidak bisa lah Alexander, dia pasti gugup.
Lebih jauh Edison juga menyinggung keputusan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang dianggap egois dalam menempatkan orang kepercayaannya. “Di sinilah kelihatan egoisnya Gubsu, menempatkan staf yang bukan dari kalangan pendidikan menjadi pejabat di bidang pendidikan,” pungkas Edison.
Kekecewaan juga disampaikan sejumlah wartawan yang hadir. Mereka mengaku sangat berharap kehadiran Alexander dalam kesempatan tersebut untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan di Sumut.
“Kita sangat prioritas keterangan Kadisdiksu, apalagi banyak kisruh sejak dia menjabat, baik saat masih di Pemko Medan maupun kini di Pemprov Sumut,” kata Ris dan Zai, wartawan Pemprovsu.
Salah satu sorotan utama adalah kasus dugaan korupsi Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar. Berdasarkan temuan BPK, proyek itu menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Selain itu, kebijakan lima hari sekolah di Sumut juga menuai kritik. Praktisi sekaligus tokoh pendidikan nasional, Sofyan Tan, menilai kebijakan tersebut tidak bijak karena banyak siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK di Sumut masih kekurangan gizi.
“Lima hari belajar itu bukan berarti otomatis anak-anak jadi pintar atau bijak. Tanpa fasilitas makan siang bergizi, mereka justru dirugikan,” ujar anggota DPR RI itu.***WASGO
