Syarief Hasan: Pemerintah Harus Tegas Sikapi Rencana Timnas Israel ke RI

Olahraga1413 Dilihat

JAKARTA || Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan tim nasional (timnas) sepak bola Israel di ajang Piala Dunia U-20. Pasalnya, penolakan terhadap rencana kedatangan timnas sepak bola Israel sudah ramai disuarakan oleh berbagai ormas keagamaan hingga kepemudaan.

Menurut Syarief Hasan penolakan berbagai kelompok masyarakat terhadap rencana kedatangan Timnas sepak bola Israel bisa dipahami. Sebab, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dan dinilai menjadi persoalan tersendiri. Hal ini disampaikan Syarief Hasan saat dirinya berkunjung ke Yogyakarta, Sabtu (18/3).

“Pemerintah harus tegas menyikapi rencana kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. Jangan membiarkan persoalan ini semakin meluas. Apalagi penolakan masyarakat terhadap rencana kedatangan Timnas Israel, semakin hari semakin bertambah banyak,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Minggu (19/3/2023).

Lebih lanjut, ia mengingatkan rencana kehadiran Timnas Israel harus dipertimbangkan secara matang-matang. Sebab, olahraga bisa sangat berpengaruh terhadap dunia diplomatik. Atas hal itu, maka pemerintah harus bersikap dengan tegas. Apalagi, sampai saat ini, Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel.

“Pemerintah harus konsisten terhadap sikap yang dipegang selama ini. Yaitu terhadap masalah perdamaian dan kemerdekaan di muka bumi. Jangan sampai disatu sisi menentang penjajahan Israel di Palestina, tetapi menerima kedatangan tim bola negara Israel, untuk bertanding di Indonesia,” terang Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan sejak dulu dengan tegas konstitusi bangsa Indonesia selalu konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menilai sampai kapanpun, dukungan itu tidak akan pernah lekang sebelum kemerdekaan Palestina bisa terwujud secara utuh.

“Kita juga telah menerima konsekuensi, bahwa Bangsa Indonesia tidak memiliki hubungan dengan Israel dalam hal apapun. Karena itu, kita juga tidak memiliki keharusan untuk mengakomodir. Jadi sekali lagi pemerintah harus tegas,” pungkas Guru Besar bidang Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM Universitas Negeri Makasar ini.***DTK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *