JAKARTA || Pertemuan lima pimpinan partai politik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di DPP PAN memunculkan wacana koalisi besar. Jika koalisi besar jadi diwujudkan, bagaimana peta kekuatan politik untuk Pemilu 2024?
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara terkait koalisi besar usai pertemuan Presiden Jokowi dengan lima partai politik pendukung pemerintah. Mereka yang bertemu Jokowi di kantor DPP PAN itu yakni pimpinan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PPP, dan PAN serta pimpinan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) besutan Gerindra dan PKB.
“Tadi dalam pertemuan dengan Bapak Presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada,” kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pembicaraan para pimpinan partai politik dan Presiden Jokowi di acara PAN tak jauh dari urusan Pemilu 2024. Prabowo membicarakan KKIR, yang diinisiasinnya bersama PKB, memiliki kesamaan dengan KIB.
“Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya,” kata Prabowo di DPP PAN, Warung Buncit, Jaksel.
Jokowi Bilang Cocok
Sementara itu, Jokowi menjawab pertanyaan apakah KIB dan KKIR cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.
“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai,” kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.
Jokowi menyerahkan keputusan koalisi ke masing-masing partai. Yang terpenting, lanjutnya, bisa membawa kebaikan untuk bangsa.
“Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. (Soal nama capres) ke ketua-ketua partai,” sambungnya.
Kekuatan Koalisi Besar
Berdasarkan laman resmi DPR RI, kekuatan dari koalisi besar yang diwacanakan ini mengalahkan Koalisi Perubahan dan PDIP. Gabungan Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB memiliki kekuatan 284 kursi di DPR atau 49,9%, hampir separuh kekuatan politik Senayan.
Sementara itu, kekuatan Koalisi Perubahan memiliki 163 kursi di DPR atau 28,35% kekuatan suara di parlemen. Sedangkan PDIP memiliki kekuatan 128 kursi di DPR atau 22,26%.
Ketiga kekuatan di parlemen itu bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024 nanti, sebab sudah melampuai ambang batas pencapresan sebesar 20%. Berikut kekuatan ketiganya:
Koalisi Besar yang diwacanakan:
Fraksi Partai Golkar 85 kursi/14,78%
Fraksi Partai Gerindra 78 kursi/13,57%
Fraksi PKB 58 kursi/10,09%
Fraksi PAN 44 kursi/7,65%
Fraksi PPP 19 kursi/3,30%
Total: 284 kursi/49,9%
Koalisi Perubahan untuk Persatuan:
Fraksi Partai Nasdem 59 kursi/10,26%
Fraksi Partai Demokrat 54 kursi/9,39%
Fraksi FPKS 50 kursi/8,70%
Total: 163 kursi/28,35%
Fraksi PDIP 128 kursi/22,26%
Megawati dan Surya Paloh Tak Hadir
Di balik pertemuan pimpinan lima partai dan Jokowi di DPP PAN, tak ada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Megawati dan Paloh disebut sedang berada di luar negeri.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut baik Megawati maupun Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan keduanya absen di acara silaturahmi tersebut.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengonfirmasi bahwa PDIP memang mendapatkan undangan untuk hadir di acara PAN. Namun, dia menyebut acara tersebut hanya ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga tak bisa diwakilkan.
“Undangan memang disampaikan kepada kami, hanya saja undangan tersebut ditujukan kepada ketua umum partai dan tidak bisa diwakilkan,” kata Hasto saat dikonfirmasi.
Partai NasDem menanggapi soal ketidakhadiran Paloh dalam acara silaturahmi bersama Jokowi. Waketum NasDem Ahmad Ali tak mempersoalkan jika NasDem tak diundang.
Ali menganggap acara itu sekadar pertemuan antarkoalisi di kalangan pemerintah, bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pertemuan ini tak lain ialah antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk membahas wacana ‘koalisi besar’.
“Saya menganggap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan koalisi pemerintah karena NasDem kan koalisi pemerintah. Artinya, paling tidak sampai hari ini NasDem itu menjadi bagian daripada koalisi pemerintah,” ujar Ali.
“Kalau kemudian pertemuan hari ini kami tidak diundang ya kami berpikir positif aja, hari ini pertemuan KIB dan KKIR, bisa jadi membentuk ‘koalisi besar’,” imbuh dia.***DTK
