TEBING TINGGI || Pemerintah Kota Tebing Tinggi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2018 diterima Pemko Tebing Tinggi.
Opini WTP tersebut diserahkan BPK, Paula Henry Simatupang kepada Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih dan Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Khadaffi Nasution dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 se-Provinsi Sumatera Utara di Auditorium BPK Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (29/5/2026). Penghargaan itu menjadi bukti atas komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wali Kota Tebing Tinggi H Iman Irdian Saragih menyampaikan, rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait yang telah bekerja keras dalam menyusun dan mengelola keuangan daerah secara baik sehingga kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan menjadi cerminan dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Raihan WTP delapan kali berturut-turut ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna menyempurnakan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
“Terima kasih atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan. Mari kita saling mendukung demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” pungkasnya.
Acara penyerahan LHP kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama para kepala daerah dan Ketua DPRD dari delapan kabupaten/kota penerima LHP atas LKPD Tahun 2025.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut dinilai menjadi indikator positif bagi stabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemko Tebing Tinggi juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dengan raihan opini WTP kedelapan secara beruntun ini, Pemerintah Kota Tebing Tinggi optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Wali Kota berharap prestasi tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik serta mewujudkan pembangunan kota yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam acara penyerahan LHP tersebut, antara lain Sekdako Erwin Suheri Damanik, Inspektur Kota M. Fachri, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Kominfo Ghazali Rahman, serta jajaran DPRD, Inspektorat, dan BPKPD Tebing Tinggi.***WASGO
