JAKARTA || Pemerintah berencana menguasai mayoritas kepemilikan sektor pertambangan di tanah air. Hal ini guna mengoptimalkan porsi pendapatan negara dan sesuai dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana tersebut sudah ia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2026)
Dalam hal ini, Bahlil menyampaikan akan dilakukan penataan perizinan pertambangan agar pembagian porsi untuk negara dapat lebih optimal.
Penataan tersebut akan berlaku bagi izin pertambangan eksisting, maupun izin yang baru dengan menggunakan skema cost recovery dan gross split.
“Kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan kita coba kita exercise untuk kita bangun, untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, dengan penataan pertambangan ini, pendapatan negara dibidik lebih besar daripada sebelumnya.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Negara harusnya akan mendapatkan porsi yang lebih besar,” sebut Bahlil.
Tidak hanya itu, untuk mengoptimalkan sumber energi domestik dan mengurangi impor energi, Pemerintah tengah mengkaji substitusi pemanfaatan Liquefied Petroleum Gas (LPG), menjadi Compressed Natural Gas (CNG).
Bahlil menambahkan harga CNG nantinya akan lebih murah sekitar 30% daripada LPG. Pasalnya, sumber energi dan industri CNG berasal dari dalam negeri, sehingga dari biaya transportasi dapat lebih murah daripada LPG yang didapat dari impor.
“Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri. Jadi tidak kita melakukan import. Cost transportasinya aja sudah bisa meng-cover. Dan yang kedua, dia itu berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya. Jadi itu jauh lebih efisien,” ujarnya.
Pemanfaatan CNG untuk masyarakat diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga Rp130 triliun dan akan mengurangi jumlah subsidi energi.
Sementara, untuk penggunaan tabung CNG di masyarakat, saat ini sedang dilakukan uji coba karena tekanan CNG yang besar, mencapai 250 bar, sehingga diperlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang saat ini digunakan masyarakat. Hasilnya, sebut Bahlil, akan keluar pada 2 hingga 3 bulan mendatang.***DTK
