JAKARTA || Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima prioritas pembangunan Sumut yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Prioritas tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan, afirmasi Kepulauan Nias, pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan berbagai potensi Sumut sekaligus harapan dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pengembangan kewilayahan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur Internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 Juta jiwa. Dan pada triwulan II 2026, PDRB kira mencapai Rp341,05 Triliun, tumbuh 5,06 persen dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB Regional Sumatera, dan 5,21 persen terhadap PDB Nasional,” ungkap Gubernur.
Dengan potensi tersebut, Bobby Nasution menyampaikan bahwa arah pembangunan Sumut telah selaras dengan RPJMN 2025-2029 yang menetapkan Sumut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global. Hal itu mencakup Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta sejumlah pusat pertumbuhan, yakni Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.
“Namun tantangannya adalah menghubungkan pusat pertumbuhan ini dengan potensi seperti sawit, karet, kelapa, produksi pangan dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Sebagaimana upaya kami dapat diperkuat sebagai pusat pertumbuhan Indonesia bagian barat,” jelas Bobby Nasution didampingi sejumlah pimpinan OPD terkait.
Bobby Nasution mengatakan fokus Pemprov Sumut adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Karena itu, Pemprov Sumut berharap rencana tersebut mendapat perhatian dan dukungan prioritas dari pemerintah pusat.
“Yang pertama adalah rencana pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Dengan dukungan dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank),” lanjut Bobby Nasution.
Pada Februari 2024, sambungnya, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skemanya yakni dengan bunga 0,05 persen dalam jangka waktu 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun. Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025-2029, proyek tersebut belum tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah (DRPLN-JM) 2025-2029.
“Mengingat perjanjian kerja Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026, percepatan proses menjadi sangat penting agar peluang pembiayaan ini tetap dapat dimanfaatkan. Dan usulan Re-Entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025-2029,” urai Gubernur Bobby Nasution.
Selanjutnya, Bobby Nasution menyebutkan arah pembangunan nasional di Sumut telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Untuk itu, ia berharap Kepala Bappenas memberikan arahan terkait keberlanjutan dan perkembangan proyek prioritas, termasuk program strategis nasional (PSN).
“Kemudian untuk kawasan Kepulauan Nias, potensinya ada pada pariwisata-budaya, kelautan-perikanan, perkebunan, dan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pengembangannya masih terkendala konektivitas, biaya logistik, akses pasar serta kesenjangan infrastruktur,” sebut Bobby.
Oleh sebab itu, Bobby menyampaikan usulan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias 2027-2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak. Program tersebut diharapkan mendapat kepastian dukungan anggaran, khususnya untuk konektivitas, layanan dasar dan SDM, hilirisasi ekonomi lokal, pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai hub ekonomi dan logistik.
“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” tambahnya.
Dua poin terakhir, lanjut Bobby Nasution, yakni usulan menjadikan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri logistik nasional. Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung sebagai international hub, dan Seimangkei sebagai pusat hilirisasi, disertai penetapan roadmap dan target koridor 2027-2029 serta pengintegrasian program dan pendanaan lintas kementerian/lembaga.
“Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026-2028 yang fokus pada hunian, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, pertanian, serta sosial ekonomi masyarakat. Kami memohon Bappenas mengorkestrasi penyelesaian hambatan lintas kementerian/lembaga dengan target yang jelas,” pungkasnya.
Berdasarkan lima poin prioritas tersebut, Bobby Nasution berharap adanya kepastian dukungan dari Bappenas, baik melalui orkestrasi kementerian/lembaga, kepastian pendanaan, penanggung jawab, maupun target pelaksanaan. Hal itu diperlukan untuk memastikan intervensi pemerintah berjalan terarah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui kerja sama pengembangan regional 10 provinsi di Sumatera yang terintegrasi guna memperkuat sinergi dan konektivitas antarprovinsi.***WASGO
