JAKARTA || Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menanggapi usulan Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng agar dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil anggaran pendidikan. Lalu meminta pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan untuk MBG.
“Kami menginginkan bahwa ke depan, pelaksanaan program MBG perlu dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” kata Lalu kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
“Komisi X berharap pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG berjalan seiring dengan penguatan anggaran pendidikan, sehingga keduanya saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita pembangunan manusia Indonesia yang unggul,” sambungnya.
Meski begitu, dia menghormati sikap Golkar yang menyoroti pentingnya menjaga anggaran pendidikan tetap aman dan sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, pandangan tersebut patut diapresiasi.
“Kami menilai bahwa upaya atau sikap tersebut merupakan bagian dari pandangan politik yang harus diapresiasi, terutama karena dilandasi semangat menjaga amanat konstitusi agar sektor pendidikan tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tetap mendukung pelaksanaan program MBG. Lalu menilai program itu merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Namun demikian, kami Komisi X DPR, tetap mendukung program MBG, karena MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Melchias Markus Mekeng meminta dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengambil anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus mencari sumber dana.
“Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan,” kata Mekeng usai diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5).
Mekeng menyatakan bakal melayangkan surat ke Presiden Prabowo Subianto untuk meminta hal tersebut. Dia akan meminta agar menjadikan dana pendidikan tidak diganggu.
“Ya, mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif,” jelasnya.***DTK
