BENGKALIS || Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Ranperda APBD TA 2025.
Rapat paripurna jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sofyan, dihadiri 31 anggota DPRD, juga dihadiri Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ed Efendi, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Senin (26/8/24) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.
Sebelumnya, Bagus terlebih dahulu mengapresiasi kepada enam fraksi atas pandangan umum (Pandum) yang telah disampaikan, baik berupa saran, masukan maupun dukungannya terhadap Ranperda APBD TA 2025 Kabupaten Bengkalis.
Pertama, menjawab Pandum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bagus mengatakan bahwa penyusunan APBD tahun 2025 ini telah sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta telah pula dibahas baik ditingkat eksekutif dan legislatif.
“Harapan semoga APBD 2025 ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah akan dapat sama-sama kita rasakan guna keberlanjutan program Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera,” kata Bagus.
Kedua, Pandum oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bagus menanggapi, terkait optimalisasi peran dan fungsi BUMD sebagai payung peningkatan nilai ekonomi bagi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah perlu sama-sama kita dukung melalui deskresi kebijakan daerah yang lebih efektif untuk mencapai hal tersebut.
“Kemudian, program Bermasa yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2021–2026 telah kita susun regulasi pendukungnya, serta telah pula kita lakukan evaluasi berkala agar efektifitas dan efisiensi penggunaan dana bermasa di desa dan kelurahan sesuai dengan konsepsi yang telah disusun saat kampanye lima tahun yang lalu,” jelasnya.
Ketiga, menjawab Pandum Fraksi Partai Amanat Nasional, Bagus menyampaikan kesepakatannya untuk memperhatikan dengan seksama kondisi kekinian keuangan daerah, khususnya pada perhitungan pendapatan dan asumsi pembiayaan daerah demi APBD yang sehat dan kuat.
Namun lanjutnya, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa kontribusi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis masih bersumber dari dana bagi hasil migas yang setiap tahun perhitungannya selalu mempedomani kebijakan nasional terhadap target lifting dan nilai jual migas itu sendiri.
“Untuk itu, dukungan yang kuat dari DPRD melalui jejaring kerjasama legislatif hingga ke pusat sangat kami harapkan untuk bersama-sama mendorong agar pendapatan daerah tahun 2025 dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan sehingga pendanaan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan kita bersama,” ungkap Bagus.
Keempat, terhadap Pandum Fraksi Partai Gerindra, Bagus bersepakat dengan masukannya dan berkomitmen agar pelaksanaan APBD tahun 2025 nantinya benar-benar berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya terhadap Pandum kelima, oleh Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat, Bagus juga sepakat dalam belanja daerah sebesar Rp.3.292.715.704.780,- perlu memperhatikan adanya keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal yang disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan, agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal serta perputaran uang publik dapat menggerakkan perekonomian secara merata.
“Oleh karena itu, kami mengajak DPRD melalui fungsi pengawasannya untuk bersama memantau dan memastikan keberhasilan dari APBD tahun 2025 ini,” ucapnya.
Terakhir, pandangan umum keenam dari Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia, Bagus menyampaikan terimakasih dan kesepakatannya terhadap harapan-harapan yang telah disampaikan, agar pelaksanaan APBD tahun 2025 nantinya dapat berjalan maksimal serta memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat sebagai manifesto terwujudnya Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera.***ANDI
