JAKARTA || Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Maret 2026 mencapai US$ 433,4 miliar atau setara Rp 7.669 triliun (kurs Rp 17.695). Jumlah itu naik 0,8% dibandingkan posisi Desember 2025 yang senilai US$ 431,7 miliar.
“Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$ 433,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,8%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 1,9%,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Secara rasio, ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5% pada triwulan I-2026, dari 30% pada triwulan IV-2025. ULN Indonesia didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN.
Lebih rinci dijelaskan, ULN pemerintah pada triwulan I-2026 sebesar US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 yang sebesar 5,5% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian,” jelas Denny.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, ULN swasta pada triwulan I-2026 turun menjadi US$ 191,4 miliar dibandingkan posisi pada triwulan IV-2025 sebesar US$ 194,2 miliar. Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing tercatat kontraksi 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
Guna menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI memastikan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutur Denny.***DTK
