JAKARTA || Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi terkait persoalan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Puan mengatakan saat ini DPR masih meminta masukan-masukan terkait RUU PPRT.
“Mulai sidang ini kita sudah mulai melaksanakan RDPU, artinya meminta pendapat masukan dari masyarakat,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
“Jadi proses itu yang kita lakukan dulu, bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” sambungnya.
Puan mengatakan masukan-masukan untuk RUU PPRT, akan diminta oleh DPR ke semua pihak. Diantaranya, kata dia, pemberi, pelaku, dan penerima akan dimintai masukannya.
“Kita tidak hanya minta dari pelakunya saja, tapi kita juga minta dari penerimanya. Jadi ada tiga pihak yang harus kita minta masukannya, yaitu pemberi, pelaku, dan penerima. Sehingga ada fairness yang nanti harus kita berikan keadilan dari semua pihak,” jelas dia.
Puan mengatakan permintaan masukan-masukan itu masih berjalan saat ini. Puan pun mengatakan permintaan masukan memerlukan waktu.
“Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya. Ya ini bermulai secara bertahap kita minta masukan,” paparnya.
Terkait leading sector yang akan membahasnya, Puan mengatakan saat ini belum ditentukan RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX.
“Sampai saat ini masih kita di baleg, nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu apakah ini akan kita bahas di Komisi atau di Baleg,” kata Puan.
Hal yang sama, kata Puan, juga terjadi untuk RUU Pemilu. Puan mengatakan DPR saat ini masih melihat situasi lapangan terkait pembahasan RUU Pemilu.
“Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangannya, apakah gimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya,” tuturnya.
“Sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pikiran dari teman-teman DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” imbuh dia.***DTK
