JAKARTA || Dalam arus ekonomi global yang terus bergerak dinamis ini, APBN dinilai perlu terus berfungsi sebagai shock absorber sebagai pelindung dari daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan tetap menjaga agar pengelolaan fiskal sehat dan berkelanjutan. Di ujung tahun ini, APBN 2023 telah memberikan kinerja yang positif.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Wahyu Utama menyebutkan hal-hal positif APBN 2023 mulai dari pendapatan yang semakin kuat hingga risiko fiskal yang terkendali.
“Selama ini APBN 2023 menunjukkan kinerja yang positif, pendapatan tumbuh seiring makin kuatnya pemulihan aktivitas ekonomi dan buah reformasi perpajakan, belanja tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi, dan risiko fiskal yang makin terkendali yang terefleksi dari defisit dan utang terjaga di level manageable,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2023).
Kebijakan fiskal 2024 merupakan serangkaian kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya dan juga terkoneksi dengan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Maka dari itu, dengan kinerja APBN 2023 yang positif menjadi pondasi untuk menyongsong APBN 2024.
Wahyu menambahkan APBN 2024 nantinya akan memiliki nilai strategis untuk bisa membawa Indonesia yang makmur di tahun 2045. Ia juga mengatakan arsitektur APBN 2024 harus bisa merespon tantangan perekonomian di masa mendatang.
“Demikan juga APBN 2024, akan mempunyai nilai strategis untuk mengantarkan Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia maju, adil, Makmur di tahun 2045. Sejalan dengan hal tersebut, arsitektur APBN 2024 harus mampu untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Menurut Wahyu pondasi untuk menuju Indonesia maju di 2045 perlu mewaspadai beberapa tantangan. Pertama, tensi geopolitik yang makin tinggi serta berdampak kepada peta geopolitik dan perdagangan dunia.
Ketiga, dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan perlu antisipasi serta mitigasi yang jelas. Terakhir, perkembangan teknologi digital yang cepat akan berdampak serius pada perubahan perilaku dari sisi konsumsi maupun produksi. Dan keempat, transisi dari pandemi ke endemi perlu diantisipasi dan diwaspadai.
Namun, Wahyu juga menyampaikan dari tantangan yang ada nanti, terdapat juga peluang besar bagi perekonomian nasional untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang baru untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.
“Berbagai tantangan tersebut pada satu sisi menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, tetapi pada sisi lain juga menjadi peluang besar bagi perekonomian nasional untuk dapat memanfaatkan sebagai windows of opportunity munculnya sumber-sumber pertumbuhan baru dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045,” ungkapnya.
Dengan pertimbangan dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan serta arah kebijakan untuk mendukung agenda pembangunan, Wahyu menyebutkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024 yang telah disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar Rupiah Rp15.000 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel dan lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta – 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Peran APBN dalam Penguatan Ekonomi Nasional
Arsitektur APBN 2024 bertujuan untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran APBN ini juga didorong untuk fungsi yang optimal, pertama APBN sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilitas ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi).
Kedua, lanjutnya, APBN jadi agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus pada human capital, physical capital natural capital, dan institutional reform. Dan yang ketiga APBN sebagai instrumen yang mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, kesenjangan).
Selain itu, Wahyu juga menyebutkan 2 strategi utama yang bisa ditempuh yaitu dengan strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah.
“Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Sementara strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui penghiliran sumber daya alam. Lima, mendorong pengem- bangan ekonomi hijau,” imbuh Wahyu.
Dalam memberi dukungan yang efektif dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, perlu adanya penguatan reformasi fiskal yang dilakukan secara holistik melalui berbagai faktor: optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan, konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better), dan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, kemudian postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut.
1). Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.309,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 492,0 triliun serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.
2). Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
3). Keseimbangan primer negatif Rp 25,5 triliun didorong bergerak menuju positif.
4). Defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 2,27% PDB.
5). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilu 2024, akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar 8,0%, pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri, serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.
6) Belanja Non-K/L disepakati sebesar Rp1.376.7 triliun antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12%, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, UMKM, dan dunia usaha.
Melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 diharapkan mampu merespons dinamika perekonomian, dan mendukung agenda pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka sasaran dan indikator pembangunan disepakati tingkat kemiskinan pada rentang 6,5%-7,5%, Tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0%-5,7%, tingkat kemiskinan ekstrem pada rentang 0%-1%, rasio gini pada 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) pada 105-108, dan nilai tukar nelayan pada 107-110.***DTK
