DOHA || Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk memberikan dukungan senjata kepada militan-militan Palestina yang sedang berperang melawan Israel di Jalur Gaza.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/1/2024), seruan itu disampaikan Haniyeh dalam pidato terbarunya di Doha, Qatar — tempatnya mengasingkan diri selama bertahun-tahun — pada Selasa (9/1).
“Kami melihat negara-negara di dunia mengirimkan senjata kepada pendudukan (Israel) … Waktunya telah tiba (bagi negara-negara Muslim) untuk mendukung perlawanan dengan senjata, karena ini… bukan pertempuran rakyat Palestina saja,” ucap Haniyeh, berdasarkan transkrip pidatonya yang dibagikan Hamas kepada para jurnalis.
Perang antara Hamas dan Israel pecah sejak 7 Oktober tahun lalu, ketika kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza itu melancarkan serangan mengejutkan terhadap Israel, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang yang kebanyakan warga sipil.
Rentetan serangan dilancarkan Israel terhadap Jalur Gaza untuk membalas serangan itu, dengan laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 23.084 orang tewas akibat rentetan serangan militer Tel Aviv. Sebagian besar korban tewas di Jalur Gaza merupakan perempuan dan anak-anak.
Pekan lalu, Haniyeh menyatakan dirinya terbuka terhadap pemerintahan tunggal Palestina atas Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hamas saat ini menguasai Jalur Gaza, sedangkan Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah memerintah Tepi Barat yang diduduki oleh Israel.
“Kami telah menerima banyak inisiatif mengenai situasi internal (Palestina) dan kami terbuka terhadap gagasan pemerintahan nasional untuk Tepi Barat dan Gaza,” ucap Haniyeh dalam pidato yang disiarkan televisi terafiliasi Hamas, seperti dilansir AFP, Rabu (3/1) pekan lalu.
Hamas menguasai Jalur Gaza sejak memenangkan pemilu Palestina tahun 2006 silam, yang diikuti oleh bentrokan sengit dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Berbagai upaya rekonsiliasi untuk kedua faksi itu berujung kegagalan. Sementara popularitas Abbas sebagai pemimpin Otoritas Palestina di Tepi Barat merosot.
Pemerintahan masa depan atas Jalur Gaza telah berulang kali disuarakan selama perang berkecamuk tiga bulan terakhir antara Hamas dan Israel, yang bersumpah akan menghancurkan kelompok militan Palestina tersebut.
Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, menekankan bahwa warga Palestina harus menjadi bagian dari pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang. Namun peran masa depan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional masih belum jelas.***DTK
