MEDAN || Anggota DPRD Medan asal Partai PDI Perjuangan Paul Mei Anton Simanjuntak SH mengungkapkan masyarakat masih menerima pelayanan kurang maksimal dari apartur pemerintah.
“Saya akan terus berupaya agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam segala pengurusan di pemerintahan,” katanya, Minggu (26/7/2026).
Pada kesempatan itu juga, Paul berterima kasih dan berharap kepada warga agar tetap peduli dengan masalah di lingkungannya untuk peningkatan pembangunan. Hal itu untuk ditindaklanjuti skala prioritas dari Pemko Medan. Bahkan, jika masih saja ada aspirasi yang belum terealisasi Paul Simanjuntak menyebut tetap menampung aspirasi konstituennya di rumah pribadinya.
“Guna memaksimalkan pertemuan kita ini, Jika masih ada keluhan Bapak/Ibu terkait minimnya atau buruknya pelayanan publik. Silahkan datang ke rumah aspirasi saya di Jl Sei Kera No 195 dan buka setiap hari kerja,” sebut Paul.
Disampaikan Paul Simanjuntak, selaku wakil rakyat yang sudah dipercaya duduk di DPRD Medan selama tiga periode akan lebih bertanggungjawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Pada saat reses, berbagai keluhan di Kecamatan Medan Deli terkait infrastruktur mengemuka. Dimana, masalah sistem drainase yang buruk mengakibatkan langganan banjir. Terlebih masih banyak parit yang butuh normalisasi karena dipadati lumpur dan sampah.
Selain itu, banyak warga mengaku prasejahtera tidak dapat bantuan. Warga menuding pendistribusian Bansos dari pemerintah belum tepat sasara. Bahkan, sejumlah warga Lansia dan kurang mampu tidak tersentuh bantuan.
Pada kesempatan itu, menyahuti keluhan warga, Paul Simanjuntak minta Pemko Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (Dinas SDABMBK) Pemko Medan supaya merespon keluhan warga terkait usulan perbaikan drainase. Dengan demikian masalah genangan air dapat diminimalisir.
Begitu juga dengan petugas Pemeliharaan/Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3 SU) dari Kecamatan Medan Deli diharapkan rutin melakukan normalisasi parit. Dan selanjutnya dapat memetakan masalah agar ke depannya mudah mencari solusi.
Sedangkan terkait pendistribusian Bansos, Paul berharap agar Dinas Sosial melakukan kordinasi yang maksimal dengan Camat, Lurah serta Kepling. Sehingga, pendataan warga prasejahtera di setiap lingkungan dapat skala prioritas.
“Hanya Kepling lah yang paling tahu siapa warga nya yang paling layak menerima Bansos.Untuk itu Kepling supaya melakukan pendataan dengan benar. Dan jika terjadi pilih kasih, Kepling akan dapat resiko dari warganya. Maka Kepling harus tanggungjawab dengan kinerja atau putusannya,” ungkap Paul.
Diakhir pertemuan, Paul mengatakan, seluruh aspirasi warga akan ditabulasi dan disampaikan kepada Pemko Medan secara resmi dalam rapat paripurna. Paul menyampaikan aspirasi warga akan ditindaklanjuti guna realisasi skala prioritas.***WASGO
