JAKARTA, informasiterpercaya.com || FENOMENA politik uang dalam pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya karena sistem pemilu terbuka atau tertutup namun ada persoalan lain yang pelik salah satunya perilaku koruptif yang sudah menjadi budaya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan ada persoalan seperti budaya koruptif, faktor sosial, budaya, dan juga penegakan hukum yang lemah atau tebang pilih.
“Sebetulnya banyak faktor penyebab terjadinya politik uang. Bukan hanya karena sistem pemilu proporsional terbuka saja ada persoalan lain yang menambah semakin kuatnya praktik politik uang ini,” ujarnya, Jumat (16/6).
Partai politik sebagai instrumen utama dalam melahirkan para calon wakil rakyat dan juga pemimpin punya peran penting dalam menyelesaikan praktik politik uang. Hasil kajian dari Institute for Research and Empowerment (IRE) pada 2016 menunjukkan praktik politik uang juga marak terjadi pada tahapan pencalonan.
“Artinya ini menunjukkan bahwa parti politik kita belum terlembaga dengan baik. Bisa dikatakan belum mandiri juga karena dalam proses rekrutmennya ditentukan oleh siapa yang dapat memberikan uang,” ungkapnya.
Dalam sistem pemilu terbuka praktik politik uang yang dilakukan beredar di masyarakat sedangkan dalam sistem proporsional tertutup politik uang terjadi di internal partai politik. Dalam putusannya MK mendorong partai politik untuk semakin demokratis dan mandiri. Selain itu peran Bawaslu juga menjadi sentral untuk mencegah terjadinya politik uang.
“Putusan MK kemarin sebetulnya mendorong adanya perbaikan ke partai politik juga . Jadi harusnya pada penyelenggaraan pemilu 2024 perlu menjadi prioritas dari pembuat undang-undang,” imbuhnya.***WASGO
