JAKARTA || Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan Gaza pasca-perang “dengan cara apa pun”. Hal itu disampaikannya dalam pertemuannya dengan utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
“Perdana Menteri mengklarifikasi bahwa Otoritas Palestina tidak akan terlibat dalam mengelola Jalur Gaza dengan cara apa pun,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan Witkoff berakhir, dilansir kantor berita AFP, Rabu (4/2/2026).
Di bawah rencana gencatan senjata Gaza usulan Presiden AS Donald Trump yang mengakhiri perang dua tahun di wilayah Palestina itu, peran Otoritas Palestina pasca-perang di Gaza masih belum jelas.
Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang bersifat teknokratis dibentuk untuk menangani urusan sehari-hari hingga Otoritas Paletina menyelesaikan program reformasi.
Witkoff mengadakan pembicaraan dengan Netanyahu pada hari Selasa (3/2) waktu setempat, selama kunjungan yang dilakukan setelah pembukaan kembali perbatasan Rafah di Gaza dengan Mesir.
Pada pertemuan tersebut, Netanyahu juga “mengulangi tuntutan tanpa kompromi untuk perlucutan senjata Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza, dan pemenuhan tujuan perang sebelum pembangunan kembali Jalur Gaza,” menurut kantornya.
Israel telah bersikeras bahwa baik Hamas maupun Otoritas Palestina tidak boleh terlibat dalam pemerintahan Gaza pasca-perang.
Pada hari Senin lalu, kantor Netanyahu menyesalkan bahwa logo NCAG memuat simbol Otoritas Palestina, yang menunjukkan adanya hubungan antara keduanya.
“Israel tidak akan menerima penggunaan simbol Otoritas Palestina; Otoritas Palestina tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
NCAG menjawab dalam sebuah unggahan di media sosial X pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa mereka “telah menguji berbagai konsep visual” dan bahwa desain logo dapat berkembang. NCAG menambahkan bahwa fokus mereka “adalah bantuan kemanusiaan, pemerintahan sipil, pemulihan, dan masa depan yang layak huni bagi Gaza”.***DTK
