LONDON || Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron kembali ke pemerintahan dengan ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) saat PM Rishi Sunak merombak kabinetnya. Penunjukan Cameron ini dinilai menjadi penunjukan yang mengejutkan.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (14/11/2023), Cameron (57) menjabat sebagai PM Inggris periode tahun 2010 hingga tahun 2016 lalu. Dia mengundurkan diri setelah hasil referendum Brexit menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa.
PM Sunak yang merombak kabinetnya menjelang pemilu tahun depan, mencopot tokoh sayap kanan Suella Braverman sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada awal pekan ini. Braverman menuai kontroversi setelah menuduh polisi lebih mendukung demonstran pro-Palestina dalam aksi yang digelar baru-baru ini.
Sebagai pengganti Braverman, PM Sunak menunjuk James Cleverly — yang sebelumnya menjabat Menlu — sebagai Mendagri baru Inggris.
Dia kemudian secara mengejutkan mengumumkan Cameron sebagai Menlu baru Inggris untuk menggantikan Cleverly.
Dalam pernyataan pada Senin (13/11), kantor PM Sunak juga mengumumkan bahwa Raja Charles menyetujui pemberian kursi di majelis tinggi parlemen Inggris, House of Lords, untuk Cameron yang memungkinkan dia untuk kembali ke pemerintahan sebagai menteri meskipun tidak lagi menjadi anggota parlemen terpilih.
Cameron dalam pernyataannya menuturkan dirinya ‘dengan senang hati menerima’ peran baru yang diberikan PM Sunak kepada dirinya, terutama ketika Inggris sedang menghadapi ‘serangkaian tantangan internasional yang berat’.
“Perdana Menteri telah meminta saya untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan saya dengan senang hati menerimanya,” tulis Cameron dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Bloomberg.
“Meskipun saya sudah keluar dari politik garis depan selama tujuh tahun terakhir, saya berharap pengalaman saya — sebagai pemimpin Partai Konservatif selama 11 tahun dan sebagai Perdana Menteri selama enam tahun — akan membantu saya dalam membantu Perdana Menteri untuk menghadapi tantangan-tantangan penting,” ujarnya.
Saat meninggalkan dunia politik, Cameron sempat terjerat skandal tahun 2021, setelah melobi pemerintah Inggris untuk kelompok keuangan Greensill Capital, yang kemudian bangkrut dan peristiwa itu dianggap sangat mencoreng reputasinya.
Peristiwa jatuhnya Greensill Capital itu memicu pertanyaan soal sejauh mana mantan pemimpin bisa menggunakan status mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, mengingat Cameron berulang kali menghubungi menteri-menteri senior pada tahun 2020 untuk melobi bagi perusahaan itu.***DTK
