MALAYSIA, informasiterpercaya.com || Warga di enam negara bagian Malaysia hari ini, Sabtu (12/8) mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih anggota majelis negara bagian. Pemilihan umum (pemilu) regional ini disebut sebagai indikator dukungan untuk pemerintah bersatu di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.
Meski pemilu regional ini tidak bisa langsung mempengaruhi mayoritas dua pertiga posisi kubu Anwar saat ini di parlemen, sejumlah analis menyebut kekuatannya bisa melemah bila koalisi Pakatan Harapan-nya mengalami kemunduran, terutama di kalangan pemilih Muslim Melayu.
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/8/2023), tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 8 pagi waktu setempat, dengan lebih dari 9,7 juta pemilih diharapkan memberikan suara untuk memilih 245 anggota majelis di negara bagian Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor dan Negeri Sembilan.
Dari enam negara bagian, koalisi Anwar menguasai tiga negara bagian, sementara sisanya dikendalikan oleh aliansi Muslim Melayu berbasis pedesaan yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin.
Warga Muslim Melayu merupakan dua pertiga dari 33 juta penduduk Malaysia, yang mencakup minoritas etnis China dan India yang besar.
Anwar telah melakukan tur yang agresif ke negara-negara bagian selama periode kampanye dua minggu. Dia menjanjikan peningkatan subsidi keuangan untuk petani, bantuan pembangunan ekonomi dan kesempatan kerja.
Anwar juga mendorong keterlibatan inklusif lebih besar dari ras lainnya. Sementara itu, lawan Anwar menginginkan porsi lebih besar untuk masyarakat muslim Melayu.
Anwar menjadi PM Malaysia pada November tahu lalu setelah negara itu mengalami kebuntuan politik, yang membuat partainya memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Namun, partainya tidak mencapai angka mayoritas langsung yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Hal itu membuat dirinya harus berkoalisi dengan mantan lawannya di partai UMNO (United Malays National Organisation) untuk membentuk mayoritas di parlemen atau dua pertiga kursi, serta restu dari Raja Malaysia untuk membentuk “pemerintahan bersatu”.***DTK
