MEDAN || Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus Pusat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara yang dijabat Arya Sinulingga. Pengaduan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian LPON terhadap tata kelola organisasi dan perkembangan sepak bola di Sumatera Utara.
Ketua LPON, Ariadi, mengatakan laporan itu bertujuan meminta PSSI Pusat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Menurutnya, transparansi dan kepatuhan terhadap statuta organisasi menjadi hal penting untuk menjaga kredibilitas kepengurusan sepak bola di daerah.
Salah satu poin yang disoroti LPON adalah legalitas surat keputusan (SK) pengangkatan Arya Sinulingga sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sumut. LPON menyebut, dalam Kongres Tahunan PSSI pada 15 Januari 2026, seorang peserta dari Gumarang FC bernama Wendry mempertanyakan SK pengangkatan terbaru tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan LPON, dokumen itu tidak diperlihatkan saat kongres berlangsung. “Kami minta pengaduan LPON secepatnya ditindaklanjuti,” tegas Ariadi, Sabtu (09/10/2026) di Medan.
Selain persoalan SK, LPON juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku dan dasar hukum penugasan Arya Sinulingga sebagai Plt. Lembaga tersebut menilai perlu ada kepastian mengenai batas waktu jabatan sementara serta alasan belum terlaksananya Kongres Pemilihan Asprov PSSI Sumatera Utara. LPON berharap PSSI Pusat memberikan penjelasan berdasarkan statuta dan regulasi organisasi yang berlaku.
LPON turut mempertanyakan proses pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Ariadi mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa kedua komite tersebut telah disusun sebelumnya, sementara pihak-pihak yang disebut terkait tidak hadir dalam proses kongres. Karena itu, LPON meminta PSSI Pusat memverifikasi mekanisme dan dasar penunjukan komite tersebut untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah batas kewenangan Plt Ketua Asprov PSSI, terutama dalam menunjuk atau mengangkat Plt Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot) PSSI di wilayah Sumatera Utara. Menurut LPON, penegasan mengenai kewenangan tersebut diperlukan agar keputusan organisasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak menimbulkan persoalan administratif dan hukum organisasi.
LPON juga menyampaikan evaluasi terhadap perkembangan prestasi sepak bola Sumatera Utara selama masa kepemimpinan Plt. Ariadi menilai pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan capaian prestasi daerah perlu ditinjau secara menyeluruh. LPON berharap evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data dan indikator yang jelas agar dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola serta peningkatan kualitas sepak bola di Sumatera Utara.
Dalam pengaduannya, LPON turut menyoroti pertandingan Piala Soeratin antara Tim Dispora Sumut dan Tim Binjai. Berdasarkan informasi yang disampaikan lembaga tersebut, terdapat dugaan Tim Dispora Sumut menurunkan 12 pemain secara bersamaan dalam pertandingan tersebut. LPON meminta PSSI Pusat memeriksa dugaan pelanggaran itu, termasuk menelusuri keputusan Tim Binjai yang disebut melakukan walk out dan dikabarkan berencana mengundurkan diri sebagai anggota Askot.
Melalui laporan tersebut, LPON meminta PSSI Pusat menindaklanjuti seluruh persoalan secara objektif, transparan, dan profesional, mulai dari pemeriksaan legalitas SK, evaluasi kewenangan Plt, peninjauan pembentukan komite pemilihan, hingga pemeriksaan pertandingan Piala Soeratin. LPON berharap hasil pemeriksaan dan tindak lanjut disampaikan secara transparan kepada pihak pelapor. Seluruh persoalan yang diadukan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak terkait agar penyelesaiannya sesuai dengan aturan organisasi PSSI.***WASGO/REL
