MEDAN || Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XXI Wilayah Sumatera Utara akan bekerja dengan baik sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan multi event empat tahunan tersebut, tetap menggandeng semua pihak termasuk dari aparat penegak hukum atau APH.
Pedoman tersebut sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
“Sejak awal kami bekerja sudah harus berhati-hati, maka apa yang kami lakukan di Sumatera Utara sebagaimana dalam surat keputusan gubernur yang telah direvisi, bahwa melibatkan semua Forkopimda,” ujar Ketua Harian PB PON XXI Wilayah Sumut, Baharuddin Siagian dalam konferensi pers di Media Center Utama Hotel Santika Dyandra, Medan, Kamis, 12 September 2024.
Ia merinci selain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang terlibat dalam SK gubernur tersebut, ada bidang pengawasan yang meliputi Inspektorat Provinsi Sumut (ketua), kepala BPKP perwakilan Sumut, Asintel dan Asdatun Kejatisu, serta Dirkrimsus Poldasu.
“Nah inilah yang melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan kita di bidang penyelenggaraan. Di tingkat pusat juga sudah ada yang diatur dalam Keppres 24/2024 tentang Satgas Pengawalan dan Penyelenggaraan PON XXI di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII di Jawa Tengah. Ketua umumnya adalah bapak Menpora, ketua hariannya adalah deputi prestasi olahraga,” papar kadispora Sumut tersebut.
Penyataan Bahar ini merespon tindak lanjut dari aksi Menpora RI, Dito Dito Ariotedjo, melaporkan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 ke Badan Reserse Kriminal Polri dan Kejaksaan Agung.
“Jadi ada sebenarnya pengawalan-pengawalan yang sudah kita siapkan. Mengenai anggaran dari APBN atau Kemenpora itu benar bahwa mesti dilakukan pengawalan ke Jamintel Kejagung maupun Bareskrim Polri. Saya ada ikut lima kali rapat di Kemenpora berkaitan dengan ini. Di sana ketuanya juga Inspektorat Kemenpora. Sekali lagi, sebenarnya kami sudah antisipasi sejak awal semuanya dengan baik,” katanya.
Pihaknya berharap awak media dan jurnalis berpartisipasi aktif dalam memberikan suasana yang teduh dan sejuk selama perhelatan multi event empat tahunan ini terkhusus di wilayah Sumut.
“Karena bagaimana mungkin kita menjudge pelaksanaan yang sedang berlangsung saat ini. Kita harus objektif dan jangan dipelintir-pelintir. Artinya bahwa kita ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan Maha Tahu tetapi orang harus diberi tahu, itulah fungsi rekan-rekan sekalian,” ajaknya.
Penjabat Gubernur Sumut, Agus Fatoni, sebelumnya sudah merespon langkah yang dilakukan Menpora Dito tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON Sumut 2024 dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang perlu dicatat, semua kita lakukan sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku, biar kita selamat dunia dan akhirat,” ucapnya menjawab wartawan usai konferensi pers di Media Center Utama PB PON Sumut, Rabu (11/9).
Fatoni mengungkapkan pihaknya melibatkan Inspektorat Provinsi Sumut, BPKP, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pidsus Kejati Sumut, Intelijen Kejati Sumut hingga TNI untuk mengawal suksesi PON XXI.
“Kalau sudah didampingi seharusnya tidak terjadi. Maka langkah itu apa yang saya lakukan di Sumut ini, dengan mengajak kepolisian, kejaksaan dan TNI menjadi bagian dari Tim PB PON Sumut,” ujarnya.
Fatoni mengatakan ternyata untuk berbuat baik saja tidak cukup, harus dilakukan dengan cara baik. Sehingga apa dilakukan Menpora Dito Ariotedjo, hemat dia sudahlah tepat.
“Kalau pak Menpora meminta pendampingan sangat tepat. Agar kita bisa diantisipasi sejak awal, biar tidak ada pelanggaran,” tutur dia.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal jalannya perhelatan PON ini dan meminta APH terlibat aktif melakukan pendampingan terhadap kerja-kerja yang dilakukan PB PON Sumut.
“Keempat kami minta di-review perbidang kami supaya agar semua bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Dalam penyelenggaraan PON 2024, Pemprov Sumut menerapkan sukses antara lain penyelenggaraan, administrasi, prestasi, dan sukses pascaevent nantinya.***WASGO
