JAKARTA || Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan tegas kepada perangkat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Jokowi meminta dalam menyusun anggaran APBD, pemerintah daerah jangan mengalokasikan anggaran secara diecer-ecer.
Maksudnya, Jokowi meminta dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah tidak serta merta menambah anggaran ke berbagai dinas-dinas yang tidak memiliki program prioritas. Menurutnya, penyusunan program kerja juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak program dibuat tapi justru tidak bisa selesai dan hanya memakan anggaran.
“Saya sampaikan tolong didesain APBN-APBD itu jangan banyak banyak program. Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat satu dua program cukup, tapi goal,” kata Jokowi dalam dalam sambutannya di Rakernas Korpri yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).
Jokowi mencontohkan seringkali bila ada kenaikan APBD di pemerintah daerah, semua dinas dan satuan kerja mendapatkan tambahan anggaran juga. Padahal, belum tentu dinas-dinas itu punya program prioritas.
“Jangan semua diratakan, kalau ada kenaikan APBD 5%, semua dinas tambahnya 5%. Wuah. Yang terjadi seperti itu. Saya alami karena pernah jadi walikota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali,” ungkap Jokowi.
“Saya ulangi lagi, APBD jangan diecer-ecer. Dinas, dinas, dinas. Di bawahnya ada lagi, Kabid, Kabag, Kasi. Kalau seperti itu nggak akan jadi barang fokus aja,” lanjutnya.
Menurutnya, semua anggaran harus diberikan pada satuan kerja yang memiliki program prioritas. Misalnya, bila di suatu daerah membutuhkan infrastruktur waduk ataupun embung, maka dinas yang bersangkutan membangun hal tersebut harus mendapatkan anggaran yang besar agar programnya selesai.
“Belum ada waduk, sudah lah konsentrasi buat waduk, setahun satu cukup, tapi jadi barang. Buat embung, 10 embung, jadi barang. Tidak semua diratain semua dinas tambahkan anggarannya sama. Ada prioritas dong mana yang mesti didahulukan,” tegas Jokowi.***DTK
