JAKARTA || Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan program belanja produk dalam negeri kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, sampai saat ini belanja produk dalam negeri oleh instansi pemerintah masih minim.
Jokowi mengatakan sangat sulit mengumpulkan penerimaan negara, mulai dari pajak, retribusi, PNBP, loyalti, dividen BUMN, hingga urusan bea cukai. Menurutnya, sangat bodoh apabila penerimaan negara yang sudah dibentuk jadi APBN dan APBD masih dibelikan produk impor oleh instansi pemerintah.
“Sangat sulit mengumpulkan itu semua jadi APBN, jadi APBD. Kemudian belanjanya malah barang impor, bodoh sekali kita. Sampaikan ke semua dinas, kita kumpulkan pendapatan sulit sekali,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakornas Korpri 2023 yang disiarkan virtual, Selasa (3/10/2023).
Dia menilai pembelian barang dan jasa pemerintah secara impor tidak memiliki daya ungkit ekonomi. Semakin banyak impor, justru negara lain yang untung.
“Selalu saya ingatkan, impor ini tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk UMKM dan perusahaan dalam negeri. Malah berikan trigger ekonomi ke negara lain. Apakah benar seperti ini,” sebut Jokowi.
Jokowi mengaku sudah sangat sering mengingatkan instansi pemerintah untuk belanja produk dalam negeri. Namun sampai saat ini masih juga realisasi belanja produk dalam negeri oleh instansi pemerintah minim.
Tahun 2023 sudah menyisakan 3 bulan, namun paling besar belanja produk lokal oleh instansi pemerintah baru 69% saja.
“Tadi pagi saya cek, sarapan pagi saya itu data. Realisasi belanja produk dalam negeri, dari APBN baru 69%, dadi APBD lebih rendah lagi 56%. Nggak tahu ini yang dibeli apa kecil banget. Kita pantau terus. BUMN 46%. Gimana mau gerakkan UMKM kita? Gerakkan ekonomi kita kalau belanja aja masih tidak orientasi ke produk dalam negeri,” papar Jokowi.***DTK
