MEDAN || Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengatakan, sebagaimana diketahui bersama, pemilu bukan sekedar mekanisme politik, melalinkan instrumen utama dalam memastikan tegaknya demokrasi di negeri ini. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memili dan dipilih.
” Untuk itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu memiliki peran yang amat vital dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil),” kata Bobby Nasution dalam pidato tertulisnya dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu, Drs Basarin Yunus Tanjung MSi pada kegiatan Bawaslu Sumatera Utara bertemakan “Reformasi sistem pegawasan dan kelembagaan Pemilu dalam perpektif putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025” di Hotel Polonia Medan, Senin (01/09/2025).
Disebutkan, Pemerintah Provnsi Sumatera Utara menyadari betul pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karenanya, sebagai wujud komitmen dalam mendukung penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 yang lalu, telah menyalurkan dana hibah sebesar Rp 223.803.604.000 (Dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) kepada Bawaslu Sumatera Utara.
“Dana hibah ini bukan sekedar bentuk kewajiban administratif, tetapi merupakan ceminan kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemiliu,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu.
Dia juga menyebutkan, komitmen Pemprovsu dalam memperkuat demokrasi diwujudkan melalui beberapa langkah strategis antara lain, Pertama: Menciptakan Ekosistem Demokrasi yang sehat melalui pendidikan politik yang mencerahkan, meningkatkan literasi digital kepemiluan serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam setiap proses demokrasi.
Selanjutnya yang Kedua: Mendorong kolaborasi multipihak baik antara Bawaslu, KPU, Aparat Penegak Hukum, Media Masa, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sipil, karena demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud melalui sinergi bersama, Ketiga: Memberikan dukungan anggaran yang memadai agar Bawaslu dapat optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta edukasi politik kepada masyarakat.
“Dengan demikian, dukungan yang diberikan pemerintah daerah melalui dana hibah diharapkan dapat memperkuat peran strategis Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga intergritas demokrasi di Sumatera Utara,” katanya.
Disebutkannya, tema kegiatan yakni Reformasi sistem pegawasan dan kelembagaan Pemilu dalam perpektif putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, sangatlah relevan. Dan putusan mahkamah Kontitusi tentu menjadi landasan hukum penting yang mempertegas arah pembaharuan sistem pengawasan pemilu ke depan.
“Kita berharap, Bawaslu mampu merespon dinamika tersebut dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkokoh mekanisme kerja yang lebih efektif dan berintegritas,” ujarnya.
“Saya inin menegaskan bahwa pemilu yang jujur, adil dan berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu semata, melainkan juga seluruh elemen bangsa, Oleh karenanya, mari kita jadikan momentum ini sebagai ruang konsolidasi bersama, memperkuat komitmen dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu ke depan dapat berjalan dengan transparan, akuntabel serta menjunjung tingi prinsip-prinsip demokrasi,” sambungnya.
Diakhir pidatonya, Pemprovsu dan jajarannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran bawaslu Sumatera Utara atas dedikasi dan kerja keras dalam mengawal jalannya demokrasi di daerah. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar, memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan membawa Sumatera Utara menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas,” katanya.***WASGO
