JAKARTA || Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menyebut Indonesia terjebak dalam demokrasi transaksional. Dia khawatir kursi parlemen nantinya diisi anggota legislatif yang hanya memiliki modal.
Hal tersebut diungkapkan dalam acara peluncuran dua buku Bamsoet di Komplek SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023). Mulanya, Bamsoet mengungkap keresahannya terkait bangsa Indonesia. Dia menyebut Indonesia belum memiliki rencana jangka panjang.
“Apa yang saya galau kan? Pertama saya melihat bangsa ini negeri ini negara kira ini sampai hari ini belum memiliki rencana jangka panjang dari satu periode presiden ke periode presiden selanjutnya. Karena kita hanya berdasarkan satu visi misi presiden. Sehingga tidak ada kesepahaman pembangunan dan pemantapan yang pasti bangsa ini akan dibawa ke mana,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan tanpa rencana jangka panjang, maka Indonesia tidak bisa memanfaatkan bonus demografi pada 2045 mendatang. Kemudian, Bamsoet mengatakan Indonesia tidak memiliki pintu darurat jika sewaktu-waktu terjadi sengketa konstitusi.
“Tapi tanpa rencana jangka panjang yang jelas, yang disepakati dan dipatuhi oleh pemerintahan berikutnya saya nggak yakin kita mampu menjadi Indonesia emas, jangan-jangan perunggu atau perak,” ujarnya.
“Yang kedua kita tidak punya pintu darurat mana kala terjadi dispute konstitusi mana kala terjadi dispute antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif tidak ada yang menengahi,” imbuhnya.
Bamsoet lalu menyinggung Indonesia terjebak dalam demokrasi transaksional. Dia khawatir kursi parlemen nantinya hanya diisi oleh mereka yang memiliki modal, bukan yang memiliki kepiawaian.
“Sementara kita tahu bahwa aspirasi yang diwujudkan dalam pemilihan itu tidak murni aspirasi rakyat kita tapi sudah bias terhadap kepentingan-kepentingan sesaat pragmatis. Kita sudah terjebak pada demokrasi transaksional demokrasi NPWP, nomor piro wani piro. Tentu kita akan bersedih nanti kalau isi di parlemen nanti adalah orang-orang yang hanya memiliki modal cukup untuk kampanye, tapi tidak memiliki kepiawaian atau tidak memiliki nilai-nilai kebangsaan ideologi partai yang diikutinya,” imbuhnya.
Bamsoet menyebut itu merupakan PR bersama. Dia berharap pemimpin terpilih nantinya pada 2024 dapat menyelesaikan persoalan dengan baik.
“Ini PR kita semua, mudah-mudahan ke depan pemimpin kita yang kita akan pilih 2024, tanggal 14 Februari 2024 nanti mampu melihat persoalan dan mampu menyelesaikan dengan baik,” ujarnya.***DTK
