JAKARTA || Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang pajak yang sudah disetor masyarakat. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial X.
“84% pendapatan negara dari pajak. Kita sudah banyak kasih ke negara. Gaji dipajakin, bonus dipajakin, bunga tabungan dipajakin, rumah dipajakin, mobil dipajakin, motor dipajakin, bawa barang dari LN dipajakin. Negaranya ngapain?” cuit warganet tersebut, dikutip Kamis (18/7/2024).
Melalui akun X resminya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjawab pertanyaan warganet tersebut. Dia mengakui Indonesia cukup banyak jenis pungutan, tetapi bukan pajak berganda.
“Ini justru untuk memastikan tiap aktivitas dan lini berkontribusi sehingga adil buat semua. Tentu kita bersyukur sebagian besar warga negara sadar dan patuh pajak. Gotong royong yang kuat dan makin baik,” kata Prastowo.
Idealnya, kata Prastowo, pemerintah adalah pelayan yang memungut lalu mengembalikan uang tersebut dalam bentuk belanja publik. Dia mengakui dalam prosesnya memang belum ideal sehingga masyarakat diminta untuk terus ikut mengawasi dan memperbaiki.
Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena menjelang 79 tahun usia negara, semakin banyak program dan layanan publik yang dibiayai dengan pajak. Hal itu merupakan cita-cita dari Radjiman Wedyodiningrat yang dikenal sebagai Bapak Pajak.
Belanja Bansos dan Subsidi
Belanja bansos dan subsidi untuk penyaluran PKH dan Kartu Sembako membantu 10 juta KPM dan 18,7 juta KPM. Begitu juga untuk tanggap darurat bencana oleh BNPB sebesar Rp 0,1 triliun, subsidi BBM 5,57 juta kilo liter, LPG 3 kg 2,7 juta MT, listrik 40,4 juta pelanggan, dan KUR untuk membantu masyarakat prasejahtera sebanyak 2 juta orang.
Anggaran Pendidikan
Realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 217,6 triliun per 31 Mei 2024 atau 32,7% dari total keseluruhan Rp 664 triliun. Dana pendidikan itu dimanfaatkan untuk berbagai program strategis.
Anggaran Infrastruktur
Anggaran infrastruktur mencapai Rp 423,4 triliun pada 2024 dengan fokus pada penyelesaian proyek prioritas dan pemerataan pembangunan. Sampai 31 Mei 2024, realisasi anggaran infrastruktur telah mencapai Rp 112,9 triliun atau 26,7%.
Capaian ini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur di berbagai sektor. Beberapa di antaranya digunakan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Anggaran Kesehatan
Anggaran kesehatan mencapai Rp 187 triliun dalam APBN 2024. Hingga 31 Mei 2024, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 60,3 triliun atau sebesar 32,2% dengan fokus pada program-program prioritas kesehatan untuk masyarakat secara luas.
Anggaran Ketahanan Pangan
Alokasi anggaran ketahanan pangan pada 2024 sebesar Rp 114,3 triliun dan sudah terealisasi 22,8% atau Rp 26,1 triliun sampai Mei 2024. Beberapa di antaranya untuk pembangunan bendungan lanjutan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, bantuan benih, hingga subsidi pupuk.
Anggaran Pemilu
Pemerintah juga menggelontorkan anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun dalam APBN 2024. Prastowo menyebut realisasi anggaran itu masih terus berjalan dan akan terus dipantau serta dievaluasi untuk memastikan efektif dalam penggunaannya.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pelayanan terbaik, serta memastikan penggunaan uang pajak kita untuk program dan layanan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita berupaya bersama untuk kebaikan masa depan kita,” pungkas Prastowo.***DTK
