JAKARTA || Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 sepakat memperkuat civil society dengan memberikan sumbang pemikiran strategis kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Bamsoet menegaskan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan berlapis sehingga membutuhkan konsolidasi seluruh elemen bangsa. Adapun persoalan ketegangan geopolitik global, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, serta dinamika politik kawasan Indo-Pasifik turut berdampak nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Agenda pembangunan nasional seperti industrialisasi berbasis hilirisasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara, transformasi digital, serta penguatan ketahanan pangan memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Karena itu, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 berupaya menjadi ruang diskusi strategis yang mampu mempertemukan perspektif politik, ekonomi, dan sosial secara lebih luas dan jernih,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat silaturahmi dan buka puasa bersama para pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Resto Jakarta, Minggu (8/3) malam. Antara
Sementara itu, Ketua DPR RI periode 2004-2009, Agung Laksono menilai kondisi dunia yang sedang bergejolak harus direspons dengan kewaspadaan politik dan kebijakan ekonomi yang matang.
“Saat ini dunia sedang mengalami gejolak yang nyata. Dampaknya sudah terasa dari kenaikan harga minyak hingga ketidakpastian ekonomi. Kita harus memastikan dampak tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi bangsa dan negara,” kata Agung.
Pada pertemuan ini, para tokoh juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi kebangsaan di tengah berbagai tantangan sosial dan politik. Terlebih saat ini, fragmentasi informasi di ruang digital, polarisasi opini publik, hingga menurunnya kualitas dialog publik kerap memicu kesalahpahaman di masyarakat.
Di tengah kondisi ini, keberadaan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun menegaskan potensi besar yang dimiliki para mantan pimpinan lembaga negara tidak boleh hilang begitu saja.
“Bangsa ini memiliki banyak tokoh yang pernah berada di posisi strategis dan memiliki pengalaman dalam mengambil keputusan penting. Pengalaman itu sangat berharga untuk memberikan masukan terhadap berbagai isu, mulai dari arah pembangunan nasional, persoalan legislasi, sampai isu-isu strategis lainnya,” tutur Hidayat.
Senada, Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Ahmad Basarah menegaskan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999-2024 dibentuk sebagai ruang komunikasi kebangsaan yang bersifat independen.
“Forum ini hadir sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi para alumni pimpinan MPR dan DPR untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis kepada pemerintah. Masukan yang lahir dari forum ini adalah suara kebangsaan, bukan kepentingan yang lain,” jelas Basarah.
Soroti Program Pembangunan hingga Pendidikan Nasional
Dalam diskusi ini, sejumlah persoalan nasional juga menjadi sorotan para tokoh. Salah satunya adalah efektivitas berbagai program pembangunan yang dinilai masih memerlukan evaluasi agar tepat sasaran. Beberapa peserta forum juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para tokoh menilai program MBG memiliki tujuan baik, namun perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan anggaran maupun ketidaktepatan distribusi. Selain itu, isu kualitas pendidikan nasional, pengelolaan dana LPDP, hingga koordinasi antar kementerian juga menjadi bagian dari pembahasan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR RI periode 2009-2014, Marzuki Alie menyampaikan forum tersebut dapat menjadi ruang untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Banyak kebijakan pemerintah yang sudah baik, tetapi pelaksanaannya perlu disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak mengurangi perhatian terhadap sektor penting, seperti pendidikan. Forum ini ingin memberi masukan agar kebijakan publik benar-benar efektif bagi masyarakat,” ucap Marzuki.
Selain isu kebijakan publik, para tokoh juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang lebih solid di lingkungan pemerintahan. Beberapa tokoh menilai masih sering terjadi perbedaan pernyataan antar pejabat negara yang menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih kuat di antara para menteri agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan secara jelas dan konsisten. Forum Kebangsaan menilai koordinasi yang solid akan membantu percepatan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebagai informasi, turut hadir sejumlah Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 dalam kegiatan ini, antara lain, Bambang Soesatyo, Agung Laksono, Marzuki Ali, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani dan Rachmat Gobel. Hadir pula anggota DPR RI Robert Kardinal.***DTK
