JAKARTA || Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ari Dwipayana, menanggapi kritik capres nomor urut 1, Anies Baswedan, soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Ari menilai hal itu biasa di masa kampanye.
“Negara demokrasi dan kita tahu saat ini masa kampanye Pemilu jadi pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye Pemilu,” kata Ari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Ari mengatakan pembangunan IKN sudah menjadi kesepakatan politik dan telah diatur dalam undang-undang. Dia menyebut UU IKN sudah sah dan harus menjadi pegangan.
“Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimisasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang,” ujarnya.
Sebelumnya, kritik Anies soal IKN disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.
Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
“Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya,” jawab Anies.
Anies menyebut jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, maka yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
“Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan,” ucapnya.
Anies menilai apa yang langkah membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
“Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia,” tuturnya.***DTK
