JAKARTA || Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggaraan joint program alias program sinergi bersama tujuh unit di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggenjot penerimaan negara 2025. Program ini mulai jalan pada Kamis (27/3).
Sri Mulyani mengatakan melalui program tersebut diharapkan bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terus meningkat.
“Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).
Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar unit ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.
“DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya telah mengindentifikasi ribuan wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Melalui joint program, para eselon I Kemenkeu akan melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.
“Ada lebih dari 2.000 WP (wajib pajak) yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Minggu (16/3).
Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.
“Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” bebernya.
Anggito juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit dan sawit. “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun harga batu bara acuan,” ungkapnya.
Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifikasi PNBP yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan. “Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” imbuhnya.***DTK
