MEDAN || Persoalan kemiskinan, banjir, hingga penanganan sampah menjadi isu utama yang disampaikan warga dalam kegiatan Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025, Anggota DPRD Kota Medan yang juga ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Syaiful Ramadhan.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di sejumlah lokasi diantaranya Jalan Brigjen Katamso Kampung Aur dan Jalan Pantai Burung 2, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun; Jalan Melati Pasar V, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang; serta Jalan Suka Tari, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Sabtu-Minggu (20-21/12/2025).
Berbagai aspirasi dan keluhan disampaikan secara terbuka oleh masyarakat. Rina, warga Kampung Aur yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL), mengaku resah setelah menerima surat peringatan agar tidak lagi berjualan. Ia juga menyayangkan tindakan aparat Satpol PP yang dinilainya cenderung represif terhadap para PKL.
“Kami hanya mencari nafkah untuk keluarga. Tapi malah mendapat surat peringatan dan tindakan yang membuat kami takut,” ujar Rina.
Keluhan lain datang dari Desi, warga yang menyoroti sulitnya akses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Ia berharap pemerintah tidak mempersulit warga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.
“Warga miskin dan sedang kesusahan jangan dipersulit saat berobat di puskesmas. Begitu juga soal bantuan sosial, banyak warga yang tidak mampu justru tercatat sebagai mampu. Bagaimana cara mengubah data itu kembali?” ungkapnya.
Sementara itu, Tina menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan pelaku usaha kecil. Ia mempertanyakan mekanisme pendaftaran UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan agar pelaku usaha kecil dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan bazar yang digelar pemerintah.
Selain persoalan ekonomi, warga di Kecamatan Medan Johor dan Medan Selayang juga mengeluhkan respon pemerintah terhadap bencana banjir akibat buruknya drainase dan luapan sungai, kemudian penanganan sampah yang dinilai belum optimal. Tumpukan sampah di sejumlah titik dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syaiful Ramadhan menegaskan bahwa persoalan penggusuran pedagang kaki lima di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit menjadi perhatian serius. Menurutnya, tindakan penertiban harus sejalan dengan semangat pembinaan UMKM serta penyediaan lokasi berdagang yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah tentang zonasi PKL.
“Penggusuran PKL di saat rakyat sedang susah tentu berbanding terbalik dengan semangat membina UMKM. Pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, seperti menyediakan lahan atau zona berdagang yang sesuai aturan, bukan semata-mata penertiban,” tegas Syaiful.
Ia memastikan seluruh aspirasi warga akan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan kepada wali Kota Medan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Syaiful juga menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, terutama di tengah tantangan ekonomi dan persoalan lingkungan yang masih dihadapi Kota Medan.***WASGO
