MEDAN, informasiterpercaya.com || Ada suatu hal menarik dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang sedang berlangsung saat ini hingga 17 Juli 2023, khususnya di Paviliun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Stand-stand atau booth di paviliun ini “berlomba” memamerkan prestasi kinerja instansi atau OPD masing-masing.
Muaranya tentu menggambarkan keberhasilan Pemprovsu di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah.
Dari pajangan informasi itu tergambar kepemimpinan mereka yang dikenal dengan slogan Sumut Bermartabat hingga jelang akhir tahun kelima ini telah menorehkan banyak prestasi.
Dari salah satu stand tersebut yakni Stand Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Propinsi Sumut tampak informasi tentang perolehan Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Sumut sebanyak 9 kali berturut-turut mendapat perhatian khusus dari para pengunjung.
Stand yang OPD-nya dipimpin Dr Ismael P Sinaga ini memang menyajikan sejumlah prestasi kinerja keuangan Pemprovsu yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend keberhasilan signifikan. Perolehan WTP 9 kali berturut-turut ini mendapat apresiasi dari sejumlah pengunjung sehingga secara langsung mengangkat harkat dan martabat Pemprovsu. Artinya penampilan booth BKAD Sumut ini telah menaikkan kredibilitas Sumut Bermartabat.
WTP sendiri merupakan predikat status kebanggaan dan pengakuan akan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi. WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemberian opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).
Jadi wajar apabila pengunjung ke stand ini merasa kagum setelah mendapat informasi tentang perolehan WTP Sumut 9 tahun berturut-turut.
“Luar biasa, ternyata Sumut Bermartabat telah menorehkan prestasi hebat dengan 9 kali berturut-turut memperoleh predikat atau status WTP. Salut untyk Pak Eddy dan Pak Ijeck,” ujar Yeni salah seorang mahasiswa PTN yang berkunjung Bersama teman-temannya ke stand BKAD Sumut.
Hampir semua pengunjung ke Stand BKAD Sumut ini mengapresiasi data-data maupun informasi yang tersaji di booth ini.
Apalagi penjaga stand cukup professional dan menguasai materi yang ditampilkan. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu secara rutin Kepala BKAD Sumut Dr Ismael P Sinaga langsung hadir di stand dan melayani pengunjung.
Keseriusan BKAD menyajikan data dan fakta kinerja keuangan Pemprovsu ini secara langsung membuat kredibilitas Sumut Bermartabat semakin positip terutama informasi tentang WTP yang 9 kali berturut-turut.
Predikat ini memang bergengsi. Sebab BPK dalam memberikan opini mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Aturan tersebut menganut basis Cash towards Accrual, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedangkan Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan menggunakan basis kas. Semua LKPD juga disusun berdasarkan aturan tersebut.
Penerapan SAP sampai memperoleh opini BPK juga merupakan rangkaian proses panjang. Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Pasal-pasal dalam SAP yang digunakan sebagai kriteria penentu dalam pemberian opini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Kini Pemprovsu sudah 9 kali berturut-turut memperoleh WTP. Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material.
Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah sampai pada tingkat jabatan pelaksana. Sehingga terjadi sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di OPD.
Peran pengelola keuangan daerah salah satunya adalah pengelola keuangan OPD, memberikan andil dalam meraih penghargaan tersebut, kerja keras serta komitmen terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik lagi ke depannya
Kualitas pengelola keuangan perlu terus ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Upaya tersebut terus dilakukan oleh leading sector pengelolaan keuangan daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD dengan melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
Di sinilah peran strategis BKAD Pemprovsu yang dipimpin Dr Ismail P Sinaga. Jabatan yang disandangnya memang memerlukan kemampuan dan kecakapan lebih seorang birokrat.
Selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprovsu, dia harus mampu menjabarkan implementasi visi dan misi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah.
Semua program dan visi misi itu harus di-‘break down’ dengan ketersediaan dan pengaturan anggaran yang ada. Bisa dibayangkan betapa sentral dan kompleksnya tupoksi pimpinan OPD keuangan dan aset daerah ini.
Dr Ismael P Sinaga, yang berada pada posisi itu, secara umum memang diakui memiliki kemampuan dan skill birokrasi yang mumpuni. Bisa dikatakan beliau adalah tokoh birokrat visioner. Ternyata Ismael yang pernah membuat inovasi dan terobosan dengan membuka pembuatan KTP dan KK massal di lapangan terbuka ketika menjabat Kadisduk Pemprovsu, memiliki inovatif di bidang pengelolaan keuangan dan mampu menjabarkan kebijakan Sumut Bermartabat.***WASGO
