JAKARTA || Presiden Prabowo secara resmi telah menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada Kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Untuk itu bapak Presiden dengan hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun dalam masa peralihan transisi hasil pemilu 2025. Di mana proses penyusunannya pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.
“Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas baru,” katanya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini lantaran dinilai sebagai tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggungjawab.
Ia mengatakan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat, perekonomian di dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan serta krisis perang.
“Ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sistemnya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.
Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahan panagan dan energi dan perumahan.
Sementara untuk alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
Kemudian target pendapatan negara 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.***DTK
