PEMERINTAH melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau laju inflasi di daerah. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menjelaskan pihaknya telah melakukan monitoring dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD dan penanganan pengendalian inflasi.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Begitupun asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Fatoni saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/3).
Menurut Fatoni percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah. Berdasarkan hasil salah satu kunjungannya ke daerah yakni Kota Cilegon, Fatoni mencatat Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari bawah realisasi APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.
“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” imbuh Fatoni.
Selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.
Fatoni menekankan, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun. Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang akan lebih banyak beredar di masyarakat sehingga memicu perkembangan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.
Sementara itu, untuk pengendalian inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan. Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani covid-19.
“Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan,” ucap Fatoni.***MIOL
