Pedagang Diminta Hapus Berita Jual Beli Kios Pasar Petisah, SMSI Medan: Jangan Intimidasi Pers

Kriminal0 Dilihat

MEDAN, informasiterpercaya.com || Polemik dugaan jual beli kios di Pasar Petisah, Kota Medan, terus bergulir. Setelah keluarga Jusuf Aritonang mengaku menyetorkan uang Rp13,7 juta kepada oknum pegawai Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Medan untuk mendapatkan kios, kini muncul persoalan baru. Perwakilan keluarga,

Ayu Simaremare, mengaku dipanggil dan diminta meminta maaf sekaligus menghapus pemberitaan yang telah dipublikasikan sejumlah media.
Ayu mengungkapkan, dirinya dipanggil ke kantor PUD Pasar Medan, Kamis (20/11/2026), oleh seseorang bermarga Simarmata yang mengaku sebagai pegawai PUD Pasar Medan.

Dalam pertemuan tersebut, Ayu mengaku diminta meminta maaf dan bertanggung jawab menghapus berita terkait dugaan transaksi jual beli kios yang menyeret nama dua oknum pegawai PUD Pasar Medan berinisial MD dan JHR.

Namun, permintaan tersebut ditolaknya. Ayu menegaskan, pemberitaan itu berawal dari pengalaman yang dialaminya bersama keluarga, termasuk penyerahan uang sebesar Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan kuitansi.

“Tadi pagi saya disuruh datang menemui pegawai PUD Pasar. Saya diminta meminta maaf dan menghapus berita-berita terkait jual beli kios. Tetapi saya menolak karena memang benar kami ditawari kios oleh oknum pegawai bernama Makmur Dalimunte dan Zein Husni Rangkuti. Kami juga benar telah menyerahkan uang Rp13.700.000 pada 16 Oktober 2026 sebagai tanda jadi, dan kuitansinya masih ada pada saya. Jadi, apa yang harus saya minta maafkan?” ungkap Ayu.

Ia juga menegaskan tidak mengenal wartawan yang memublikasikan persoalan tersebut. Menurutnya, dirinya hanya meminta bantuan media untuk mengonfirmasi persoalan yang dialami setelah merasa dipermainkan karena kios yang dijanjikan tidak kunjung diberikan.

“Saya tidak kenal wartawan yang menaikkan berita. Karena merasa ditipu dan dipermainkan, saya meminta wartawan mengonfirmasi persoalan ini. Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan atas hak kami,” ujarnya.

Ayu mengaku hingga kini belum menerima dokumen resmi dari PUD Pasar Medan yang memastikan dirinya dan keluarga akan mendapatkan kios. Padahal, sebelumnya dijanjikan kios tersebut dapat digunakan pada awal Desember 2026.

Menurut keterangan Ayu, seorang pegawai bermarga Simarmata sempat melontarkan pernyataan agar wartawan yang memberitakan persoalan itu diminta mengurus kios untuk keluarganya, seolah-olah wartawan memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut.

Pernyataan itu dinilai tidak relevan karena wartawan tidak memiliki kepentingan dalam transaksi maupun penentuan pemberian kios. Pemberitaan dilakukan berdasarkan informasi dari narasumber yang kemudian dikonfirmasi kepada pihak terkait.

SMSI Medan: Jangan Intervensi Kerja Jurnalistik

Menanggapi pengakuan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Medan, Irwan Manalu, menyayangkan adanya permintaan penghapusan berita terhadap pihak yang mengaku dirugikan.

Menurut Irwan, apabila benar ada pegawai PUD Pasar yang meminta pedagang menghapus pemberitaan sekaligus menyeret wartawan untuk mengurus persoalan kios, tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap independensi pers.

Ia menegaskan, wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan antara keluarga Jusuf Aritonang dan oknum pegawai PUD Pasar Medan.

“Wartawan bekerja berdasarkan informasi awal yang diterima dari narasumber, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum berita dipublikasikan. Kalau ada pihak yang keberatan atau merasa pemberitaan tidak benar, silakan gunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi. Bukan justru meminta pedagang menghapus berita,” tegas Irwan.

Irwan mengingatkan, pers memiliki fungsi kontrol sosial dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, pemberitaan yang telah dipublikasikan tidak semestinya dihapus hanya karena adanya tekanan atau permintaan sepihak. Setiap keberatan harus diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik yang berlaku dengan tetap menjunjung prinsip independensi dan tanggung jawab pers.

Pj Sekda Sudah Janji Periksa Oknum PUD Pasar

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Medan, Erfin Fahrurrazi, memastikan akan memanggil dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan internal terhadap oknum pegawai PUD Pasar Medan yang diduga melakukan transaksi kios dengan meminta uang langsung kepada pedagang.

Erfin menegaskan, apabila benar uang transaksi disetorkan kepada pegawai secara pribadi dan bukan melalui rekening resmi perusahaan, hal tersebut berpotensi merugikan PUD Pasar Medan sebagai perusahaan milik Pemerintah Kota Medan.

Selain itu, Erfin menyatakan akan memanggil Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, untuk meminta penjelasan terkait dugaan keterlibatan bawahannya, yakni MD dan JHR.

“Kita pastikan akan dipanggil dan meminta dilakukan pengecekan serta pemeriksaan internal,” kata Erfin kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

Erfin juga mengimbau pedagang lain yang merasa mengalami kejadian serupa agar segera melapor kepada Pemerintah Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadhan, sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada mekanisme jual beli kios melalui rekening pribadi pegawai.

Menurut Anggia, proses pemberian kios harus melalui permohonan kepada direksi, kemudian diproses secara administratif. Selanjutnya, calon pemilik kios akan menerima surat permintaan pembayaran yang wajib disetorkan ke kas perusahaan melalui rekening resmi.***REL