JAKARTA || KADER PDI Perjuangan mulai sering melancarkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terbaru, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto mengkritik proyek food estate yang dinilai gagal dan hanya merusak lingkungan.
Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyebut, kritik yang disampaikan para kader partainya bukan karena hubungan partai dan Presiden Jokowi yang mulai renggang. Menurutnya, kritikan terhadap proyek pemerintah merupakan tanggung jawab moral partai politik dan lembaga legislatif.
“Itu bukan menandakan hubungan PDIP dengan Pak Jokowi retak atau hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi retak, tidak sama sekali. Tapi ini adalah bagian dari kewajiban moral partai untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh K/L, salah satu ya contohnya ya itu tadi kita mempertanyakan soal food estate yang sampai saat ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali tanah gundul di lapangan. Sementara ada uang triliunan yang sudah keluar,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (20/8).
Ferdinand menegaskan, isu renggangnya hubungan PDIP dan Jokowi tidak benar. Hingga saat ini hubungan Jokowi dan Megawati selalu Ketua Umum Partai serta para kader sangat mesra.
“Yang kita tahu bahwa hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, mesra seperti biasa tidak ada yang terganggu. Dan sebagai ketua umum hubungan dengan kader juga baik, sebagai presiden Pak Jokowi dengan Bu Mega sebagai Presiden ke 5 juga tidak ada masalah. Jadi saya pikir itu hanya isu ya, yang ada hubungan beliau berdua itu baik,” terangnya.
Dia menjelaskan, PDIP mengkritik pemerintah tidak secara umum. PDIP mengkritik program-program atau proyek tertentu yang memang dinilai tidak berhasil atau justru merugikan negara. Lantas kritikan tersebut ditujukan untuk sektor-sektor tertentu saja.
“Kalau soal PDIP mengkritik kebijakan pemerintah ini kan harus dilihat bukan mengkritik pemerintah secara umum tapi sektor-sektor tertentu yang kita anggap memang patut untuk dikritik seperti penyelenggaraan food astate itu wajar kita pertanyakan. Karena sampai saat ini proyeknya tidak menghasilkan apa-apa hanya menghasilkan tanah gundul tapi uang triliunan kan keluar,” jelasnya.
“Jadi sebagai perwakilan masyarakat yang tidak ingin uang negara terhamburkan tanpa bermanfaat bagi masyarakat wajar saja PDIP mempertanyakan. Sebetulnya itu bukan sebuah hal yang aneh, tetapi bagian dari pengawasan dari lembaga legislatif di mana kader-kader partai PDIP juga banyak di sana,” tandasnya.***MIOL
