JAKARTA || KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan kampanye di lingkungan pendidikan. Kepastian itu disampaikan oleh anggota KPU RI Idham Holik.
“Rencananya KPU akan segera melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 15/2023 sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (22/8).
Menurut Idham, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK bernomor 65/PUU-XXI/2023 itu menguji norma Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam UU Nomor 7/2017 terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye.
Idham menyebut, MK mengecualikan penggunaan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
Ia mencontohkan, calon presiden atau calon wakil presiden dapat saja mengikuti acara seminar di sebuah universitas.
Itu dimungkinkan jika panitia universitas bertanggungjawab atas kehadiran calon presiden atau calon wakil presiden dimaksud. “Dan yang bersangkutan datang tanpa atribut kampanye, tanpa nomor urut, tanpa partai pendukung,” jelas Idham.
“Terus dalam kesempatan itu yang bersangkutan memberi tahu dan memaparkan semua programnya,” pungkasnya.***MIOL
