MEDAN, informasiterpercaya.com || Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan mendorong agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperluas kesejahteraan warga. Penguatan UMKM, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan efektivitas belanja pemerintah menjadi sejumlah perhatian dalam pembahasan rancangan anggaran tersebut.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Fraksi Gerindra, Demokrat, dan NasDem menekankan agar setiap alokasi anggaran memiliki target serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan, APBD merupakan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjelaskan besaran anggaran, peruntukan, hasil kegiatan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
Fraksi ini juga mendorong evaluasi belanja seremonial dan barang jasa agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program produktif, pelayanan publik, serta penanganan persoalan seperti banjir, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Muslim menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 sekitar Rp6,9 triliun atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun. Demokrat mendorong optimalisasi aset daerah dan BUMD serta penguatan koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Belanja daerah yang diproyeksikan sekitar Rp7,1 triliun juga diminta dikelola secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan program pengentasan kemiskinan serta pengangguran.
Fraksi NasDem melalui Faisal Arbi meminta aspirasi masyarakat menjadi dasar penyusunan APBD, terutama dalam memperkuat UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli. NasDem juga menekankan pentingnya akses air bersih, perbaikan infrastruktur lingkungan, pendidikan terjangkau, bantuan sosial tepat sasaran, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui evaluasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, kebijakan anggaran harus memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari program pemerintah.
Berbagai pandangan fraksi DPRD tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda APBD Medan 2027 agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan PAD, belanja yang tepat sasaran, serta dukungan terhadap UMKM dan kelompok ekonomi rentan, anggaran daerah diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Medan.***WASGO
