JAKARTA || Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 500 triliun yang tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (7/2/2025).
Luhut menilai ketidaktepat sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, Luhut bertemu dengan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk membenahi dan memperbaiki penyaluran bansos hari ini.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos dan memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE. Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat. Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” tambah Luhut.
Luhut menerangkan pemerintah juga menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG. Upaya ini menjadi bagian dari ekosistem digital pemerintahan, GovTech yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus mendatang.
“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan. Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan,” jelas Luhut.***DTK
