JAKARTA || Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rendahnya tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam membayar pajak. Ia menggambarkan dari sekitar 100 juta kendaraan, hanya setengahnya yang memenuhi kewajiban pajak.
“Seperti contoh ya, ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50%. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah, sangat rendah,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Untuk mendongkrak penerimaan pajak, Luhut menyebut pemerintah menargetkan potensi pajak sebesar Rp 1.200 triliun hingga Rp 1.500 triliun secara bertahap. Ia menekankan langkah ini menjadi prioritas terutama setelah menerima masukan dari Bank Dunia (World Bank).
“World Bank itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang meng-collect pajaknya tidak baik. Menurut mereka, kalau kita bisa lakukan program ini (government technology), itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira Rp 1.500 triliun,” jelasnya.
Ia pun mendukung implementasi Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, Indonesia disebut akan belajar dari India dalam mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih efektif.
“Kami juga sudah diskusi dengan India, dan tim akan ke India dalam 10 hari ke depan. Presiden sudah memerintahkan, kita akan belajar pengalaman dari India, walaupun kita sudah banyak paham juga. Tapi lesson learned dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan,” tuturnya.
Ia optimis program tersebut akan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, ini dapat menjadi game changer untuk membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pajak di Indonesia.
“Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita ramai-ramai dukungan dan patuh terhadap kewajiban karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa rendahnya kepatuhan bayar pajak membuat sulitnya Indonesia menjadi negara maju yang modern.
“Bagaimana kita mau jadi negara modern, kalau hanya 7-8 juta orang bayar pajak dari 300 juta? Bagaimana kita mau jadi negara modern kalau hanya 0,5% perusahaan bayar pajak? Nggak mungkin kita jadi negara modern,” tutur Arief.
Menurut Arief, semakin modern suatu negara maka negara semakin hadir untuk masyarakatnya. Salah satunya dengan menciptakannya melalui kepatuhan membayar pajak.
“Masalahnya kita itu sering bicaranya menuntut aja negara hadir. Negara hadir itu tidak serta-merta, negara hadir itu kita semua sama-sama menghadirkannya melalui tahapan-tahapan ini,” ujar Arief.***DTK
