BERLIN || Jerman menegaskan bahwa perbatasan tidak boleh diubah secara paksa setelah Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menolak mengesampingkan rencana militernya untuk mencaplok Grinlandia (Greenland).
Pulau luas di Arktika ini merupakan wilayah otonomi dari Denmark, anggota Uni Eropa (UE) dan NATO.
Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, mengatakan bahwa “seperti biasa, prinsip yang berlaku adalah… perbatasan tidak boleh dipindahkan secara paksa,” merunut pada perjanjian internasional, dalam hal ini Piagam PBB.
Namun, Hebestreit enggan memberitahukan keseriusan Berlin menanggapi ancaman Donald Trump terhadap wilayah Denmark tersebut.
“Saya tidak ingin menilai komentar tersebut,” ujar Hebestreit dalam konferensi pers rutin, seraya mengutarakan bahwa pemerintah Jerman sudah “mencatat” sejumlah komentar itu.
Setelahnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan bahwa dia telah mendiskusikan pernyataan Trump itu dengan pemimpin UE lainnya. Selain itu, dia menegaskan tentang aturan perbatasan yang tak dapat diganggu gugat merupakan “hukum internasional yang fundamental.”
Dalam pembicaraannya dengan para pemimpin UE, Scholz mengungkap adanya “ketidakpahaman” terkait “beberapa pernyataan” yang dilontarkan oleh pihak AS.
“Prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku untuk setiap negara, terlepas dari apakah negara itu berada di sebelah timur atau barat kita,” tegas Scholz.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mendesak supaya Donald Trump tidak mengancam “kedaulatan perbatasan” Uni Eropa.
“Tak ada pertanyaan soal Uni Eropa yang membiarkan negara lain di dunia, siapa pun mereka, menyerang kedaulatan perbatasannya,” kata Jean-Noel Barrot kepada radio France Inter.
Barrot menambahkan bahwa, meskipun ia tidak percaya AS akan menyerang Grinlandia, “kita telah memasuki era di mana hukum yang terkuat kembali berlaku.”
“Kita adalah benua yang kuat, kita harus menjadi lebih kuat,” tambah Barrot.
UE soal pernyataan Trump: “Hal yang bersifat hipotetis”
Uni Eropa (UE) menggambarkan kalau pernyataan Trump soal Grinlandia merupakan “hal hipotetis yang liar.”
“Kita berbicara tentang hal-hal hipotetis yang cukup liar tentang sebuah pemerintahan yang belum ada,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari kantor berita AFP. Juru bicara ini juga mengatakan kalau UE menantikan kerja sama dengan pemerintahan Donald Trump.
Sementara itu, Kepala Juru Bicara Komisi Uni Eropa Paula Pinho menyebut kedaulatan negara harus dihormati sebagai “hal yang mendasar,” dan menambahkan kalau dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut soal masalah ini karena sifatnya yang “sangat teoritis”.
Trump soal Grinlandia
Donald Trump pada hari Senin (06/01) telah menolak untuk mengesampingkan aksi militer hingga ekonomi yang merupakan niatnya, agar AS dapat menguasai Grinlandia dan Terusan Panama.
“Tidak, saya tidak bisa memastikan salah satu dari keduanya. Namun yang bisa saya katakan, kami membutuhkannya untuk kedaulatan ekonomi,” jawab Trump.
Sementara itu pada hari Selasa (07/01), anak Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dilaporkan mendarat di Grinlandia. Kedatangannya itu juga berlangsung sesaat setelah ayahnya menyarankan agar Grinlandia menjadi bagian dari AS.
Presiden terpilih Donald Trump juga menggunakan platform media sosial miliknya, Truth Social, untuk menyatakan ambisi masa depannya soal Grinlandia dan kegembiraannya tentang perjalanan Donald Trump Jr. ke pulau tersebut.
Dengan klaim alasan kepentingan keamanan nasional AS, Trump juga sudah merencanakan pemberlakuan tarif terhadap Denmark semisal tawarannya untuk membeli Grinlandia ditolak.
“Grinlandia adalah tempat yang luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika dan ketika Grinlandia menjadi bagian dari negara kami. Kami akan melindunginya, dan menghargainya dari dunia luar yang sangat ganas. Make Greenland Great Again!” terang Trump.
Semasa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS, Trump telah berencana untuk membeli Grinlandia. Bahkan, dia membatalkan agenda kenegaraan pada tahun 2019 setelah Perdana Menteri Denmark menolak gagasan tersebut.
Siapa pemilik Grinlandia?
Denmark mengatakan, Grinlandia merupakan bagian dari kerajaannya yang juga memiliki pemerintahan sendiri, tidak untuk dijual.
“Saya rasa ini bukan cara yang baik untuk saling berperang secara finansial, padahal kita adalah sekutu dan mitra yang dekat,” tegas Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen saat menanggapi komentar Trump.
Pada dasarnya, Frederiksen menyebut baik niat Washington untuk menaruh minat besar pada wilayah Arktika tersebut. Namun, hal itu “harus dilakukan dengan cara yang menghormati rakyat Grinlandia.”
Dari sisi Grinlandia, Perdana Menteri Mute Egede, telah menyerukan kemerdekaan dari Denmark. Namun dia menuturkan, kalau Grinlandia tidak tertarik menjadi bagian dari AS dan menegaskan kalau pulau tersebut tidak dijual.***DTK
