JAKARTA || Pemerintah memberikan sinyal kuat program makan siang gratis bakal masuk dalam APBN 2025. Program makan siang gratis sendiri dibesut langsung oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangi Pilpres 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan pemerintah akan memberikan ruang fiskal untuk program unggulan Prabowo itu pada APBN 2025. Namun, Sri Mulyani mengatakan belum ada rincian anggaran untuk program ini karena masih akan dibahas lebih lanjut.
“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” beber Sri Mulyani usai melakukan pembahasan rencana APBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
“Namun semuanya harus tetap di dalam konteks, baik makronya dan fiskalnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya untuk menjaga postur APBN tetap sehat. Hal ini dilakukan agar kepercayaan pasar maupun investor tetap terjaga.
“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga,” beber Sri Mulyani.
Komunikasi dengan Pemerintah Baru
Sri Mulyani juga mengatakan komunikasi bakal dilakukan secara intensif kepada perwakilan pemerintahan berikutnya. Meski begitu pemerintah juga akan memperkuat proses politik dari sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pasti kita komunikasikan karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober. Namun, di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian melihat kepada proses politik namun persiapan APBN tetap dilakukan,” jelas Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan akan berkomunikasi dan memberikan alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program prioritas presiden berikutnya, namun tidak melanggar kehati-hatian fiskal.
“Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3% jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga,” tegas Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Sri Mulyani untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru. Menurutnya, Jokowi ingin pemerintahan baru bisa segera melaksanakan program-program prioritasnya pada tahun pertama.
“Hari ini bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru, sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan,” pungkas Sri Mulyani.***DTK
