JAKARTA || Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI sudah memiliki posko pengaduan demi menjaga netralitas prajurit jelang Pemilu 2024. Agus meminta publik untuk lapor ke posko tersebut jika ada oknum TNI yang tidak netral.
“Tentang netralitas TNI dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut,” kata Agus kepada wartawan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Agus juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan penyuluhan netralitas TNI. Kepada para prajurit, dia juga berpesan untuk menegur jika pimpinannya melakukan politik praktis.
“Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI) di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian UU 7/2017 tentang pemilu,” ucapnya.
“Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan,” imbuh Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan pihaknya bersama lembaga Kapolri dan jajaran untuk terus menggaungkan pemilu damai 2024. Dia berharap pemilu 2024 berjalan lancar.
“Kemudian juga, saya dengan Kapolri, pangdam, kapolda di wilayah sudah mendeklarasikan pemilu damai 2024. Kita gaungkan terus. Deklarasi damai tersebut itu kita melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya TNI/Polri, KPU, Bawaslu yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama. Tokoh masyarakat, adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai,’ ucapnya.
“Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai,” lanjut Agus.***DTK
