JAKARTA || Istana mengungkap target IKN menjadi ibu kota pada 2029. Hal itu usai pembangunan gedung legislatif dan yudikatif selesai.
Hal itu diungkap Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN dalam waktu dekat.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).
Hasan memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut. Jika tak ada kendala, setidaknya pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan selesai di masa kepemimpinan Prabowo dan IKN resmi jadi ibu kota pada 2029.
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. Jika terealisasi kunjungan ini akan menjadi pertama kali semenjak ia menjabat sebagai Presiden RI.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono usai melakukan rapat kordinasi terkait Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara di Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Diana mengatakan Kementerian PU telah mengirimkan surat undangan ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk melakukan kunjungan ke IKN uang direncanakan pada Desember 2024.
Hanya saja, saat ini kata Diana, pihaknya masih menunggu kepastian dari Seskab terkait kepastian jadwal kunjungan Prabowo ke IKN.
“Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu kordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember ini kami sudah usulkan,” katanya.
Sementara itu, Basuki mengatakan bahwa jika kunjungan Prabowo tidak jadi pada Desember 2024 maka kemungkinan akan berlangsung pada Januari 2025.
“Ini kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau tidak Desember (2024) ya Januari (2025),” kata Basuki.***DTK
