HAITI, informasiterpercaya.com || Pemerintah Amerika Serikat telah memerintahkan personel non-esensial dan keluarga pegawai pemerintah untuk meninggalkan Haiti seiring situasi yang semakin tidak aman di negara Karibia itu.
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS juga menegaskan kembali peringatan sebelumnya bahwa warga Amerika tidak boleh bepergian ke Haiti.
“Warga AS di Haiti harus meninggalkan Haiti sesegera mungkin dengan pilihan transportasi komersial atau swasta lainnya, mengingat situasi keamanan saat ini dan tantangan infrastruktur,” kata Deplu AS dalam pernyataannya, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (29/7/2023).
“Pemerintah AS sangat terbatas dalam kemampuannya” untuk membantu warga Amerika di negara yang mungkin membutuhkan bantuan darurat,” kata Deplu AS seraya memperingatkan bahwa “penculikan meluas” dan bahwa Kementerian Kesehatan Haiti telah “mengonfirmasi adanya wabah kolera.”
Staf di kedutaan AS di Port-au-Prince, ibu kota Haiti sudah hidup di bawah pengamanan ketat, terkurung di kawasan perumahan yang dilindungi dan dilarang berjalan-jalan di sekitar ibu kota atau menggunakan transportasi umum atau taksi.
Pernyataan Deplu AS itu tidak menyebutkan jumlah staf dan anggota keluarga yang akan terkena dampak perintah kepulangan ini, ataupun alasan khusus untuk perintah tersebut mengingat Haiti telah mengalami krisis selama berbulan-bulan.
Kejahatan kekerasan meningkat
Geng-geng bersenjata menguasai sekitar 80 persen ibu kota Haiti, dan kejahatan kekerasan seperti penculikan untuk tebusan, perampokan bersenjata, dan pembajakan mobil terus meningkat di negara Karibia yang miskin itu.
Dengan kewalahannya pasukan keamanan Haiti, penasihat Departemen Luar Negeri AS memperingatkan bahwa “pembunuhan massa terhadap tersangka kriminal telah meningkat sejak akhir April.”
Sebelumnya pada hari Selasa, AFP berbicara dengan para pengungsi Haiti yang selama beberapa hari berlindung di luar kedutaan AS di Port-au-Prince.
“Itu satu-satunya tempat di mana kami pikir kami akan dilindungi, di mana kami memiliki kepercayaan,” kata Aris Louima.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry telah berbulan-bulan meminta intervensi internasional untuk membantu mendukung polisi.
Sementara Guterres telah meminta pasukan non-PBB, Dewan Keamanan PBB telah memintanya untuk menyampaikan laporan pada pertengahan Agustus mendatang tentang semua opsi yang memungkinkan, termasuk misi yang dipimpin PBB.
Beberapa negara mengatakan mereka mendukung gagasan pembentukan pasukan semacam itu, tetapi tidak ada yang menawarkan untuk memimpinnya.***DTK
