GAZA, informasiterpercaya.com || Sebagian besar gubernur di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza dipecat oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Lantas apa alasan di balik pemecatan besar-besaran itu?
Dilansir Middle East Monitor dan Associated Press, Jumat (11/8/2023), pemecatan besar-besaran ini merespons tuntutan lama untuk perombakan politik di tengah rasa frustrasi yang meluas terhadap Otoritas Palestina.
Pemecatan itu melalui dekrit kepresidenan yang diterbitkan Abbas pada Kamis (10/8) waktu setempat. Isi dekrit tersebut adalah memberhentikan 12 gubernur di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
“Di Jalur Gaza, Gubernur Gaza Utara, Gubernur Gaza, Gubernur Khan Yunis dan Gubernur Rafah diberhentikan berdasarkan dekrit kepresidenan,” demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.
Di Tepi Barat, Abbas memerintahkan pemberhentian gubernur delapan provinsi, yakni Gubernur Jenin, Gubernur Nablus, Gubernur Qalqilya, Gubernur Tulkarem, Gubernur Bethlehem, Gubernur Hebron, Gubernur Tubas dan Gubernur Jericho.
Artinya, hanya tiga wilayah, termasuk Ramallah yang menjadi pusat Otoritas Palestina, yang tetap mempertahankan gubernur mereka.
Menurut kantor berita WAFA, Abbas juga merilis dekrit kepresidenan untuk membentuk sebuah komite yang berhak memilih calon gubernur yang bersangkutan dan merekomendasikan para calon gubernur itu kepada Presiden Palestina untuk keputusan akhir.
Gelombang Kekerasan oleh Militansi
Pemberhentian para gubernur ini terjadi setelah pergolakan terjadi di beberapa wilayah, seperti Nablus, Jenin dan Tulkarum, yang baru-baru ini dilanda gelombang kekerasan oleh militansi Palestina yang merusak kepemimpinan Otoritas Palestina.
Meskipun para gubernur wilayah Palestina mengatakan mereka telah memperkirakan adanya perombakan selama bertahun-tahun karena tuntutan perubahan yang meningkat, namun masih banyak yang menyebut dekrit pada Kamis (10/8) itu mengejutkan mereka.
Meskipun demikian, tidak ada yang menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan Presiden Palestina itu, yang pemerintahannya menjadi semakin otokratis dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya bisa memahami betapa pentingnya ‘darah segara’. Ini merupakan keputusan presiden dan bahkan jika kami tidak memahami semua alasannya, kami akan mematuhinya,” ucap Gubernur Jerico dan Lembah Yordani, Jihad Abu al-Assal dalam tanggapannya.
Perombakan politik ini dilakukan ketika Partai Fatah yang beraliran nasionalis sekuler, yang menjalankan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional, menghadapi kritis yang semakin meningkat, baik internal maupun eksternal.
Sementara rakyat Palestina sendiri tidak memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam pemilu nasional sejak tahun 2006. Masa jabatan empat tahun yang dipegang Abbas secara teknis berakhir pada tahun 2009 lalu.***DTK
