MEDAN || Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Medan menggelar rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran (TA) 2023 dan penandatanganan keputusan
DPRD Medan untuk dijadikan rekomendasi.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna lantai G gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (1/4/2024) itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala, didampingi Ihwan Ritonga, Bahrumsyah, serta dihadiri para pimpinan fraksi dan anggota DPRD Medan lainnya.
Rapat diawali dengan laporan hasil pembahasan LKPj TA 2023 dibacakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ilhamsyah SH.
Ilhamsyah dalam laporanya memaparkan, pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja telah melasanakan 3 program dan 7 kegiatan, dimana rata-rata pencapaian anggaran dengan kategori cukup baik.
Namun kata Ilhamsyah Dinas Tenaga Kerja memaksimalkan penempatan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga kerja sesuai penempatannya.
Ilhamsyah juga minta kepada Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan secara rinci dan terbaru terhadap keberadaan tenaga kerja asing.Hal dianggap penting karena tenaga kerja asing juga termasuk sumber pendapatan daerah (PAD) bagi Kota Medan
Diminta untuk mewajibkan kepada seluruh perangkat daerah Pemko Medan yang melaksanakan fungsi pembangunan dan kontruksi, agar melindungi setiap tenaga kerja dan teknis dengan tingkat kesulitan dan resiko kerja yang tinggi dengan jaminan asuransi kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Dinas Tenaga Kerja agar lebih meningkatkan akses layanan informasi lowongan kerja terhadap perusahaan yang ada sehingga lebih memberikan ruang bagi penyerapan tenaga kerja yang layak,”tandas Ilhamsyah.
Tidak hanya itu, politisi senior Partai Golkar ini juga minta
8Dinas Tenaga Kerja agar lebih meningkatkan penempatan penyandang disabilitas diberbagai perusahaan sektor formal maupun non formal.
Sedang untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan meski dinilai cukup baik, namun perlu membuat inovasi yang lebih maju guna mendongkrak PAD lebih besar.
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan kata Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut ini perlu menginisiasi regulasi yang jelas dengan berpedoman regulasi pusat.
“Perlu marketing/promosi ke pasar-pasar nasional dan internasional dangan cara mengumpulkan data-data pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM),”imbuh Ilhamsyah.
Kemudian lanjut Ilhamsyah yang duduk di Komisi I DPRD Medan ini agar seluruh pelaku usaha mikro bisa terdaftar dalam apliksi
Kedai Elektronik Medan (Kedan).
Untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) meski secara umum serapan anggarannya telah mencapai target, namun dalam pelaksanaan pekerjaan drainase
dengan pihak ketiga, agar lebih mengutamakan kontrak kerja.
Usai Ilhamsyah menyampaikan hasil pembahasan Pansus LKPj TA 2023 tersebut, selanjutnya pimpinan DPRD Medan terdiri Rajudin Sagala (pimpinan rapat) Ihwan Ritonga dan Bahrumsyah melakukan penandatanganan
keputusan DPRD Medan untuk dijadikan rekomendasi.***WASGO
