CHINA || Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan kepada rekannya dari Israel, bahwa semua negara mempunyai hak untuk membela diri, namun mereka harus melindungi warga sipil dan mematuhi hukum internasional.
Wang Yi melontarkan komentar tersebut dalam percakapan telepon dengan Menlu Israel Eli Cohen pada hari Senin (23/10) waktu setempat, yang merupakan percakapam pertama mereka sejak dimulainya perang Israel-Hamas.
Kelompok milisi Hamas menyerbu masuk ke Israel dari Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober, dan menewaskan sedikitnya 1.400 orang, sebagian besar ditembak atau dibakar sampai mati, menurut para pejabat Israel.
Israel mengatakan sekitar 1.500 milisi Hamas tewas dalam bentrokan sebelum pasukan Israel kembali menguasai daerah-daerah yang diserang.
Sementara itu, lebih dari 5.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas di Jalur Gaza dalam serangan udara Israel yang tiada henti sebagai pembalasan atas serangan Hamas tersebut. Angka tersebut merupakan angka terbaru dari Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Hamas di Gaza.
Dalam pembicaraannya dengan Cohen, Wang mengatakan China sangat prihatin dengan “eskalasi konflik yang sedang berlangsung”.
“Semua negara mempunyai hak untuk membela diri, tapi mereka harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi keselamatan warga sipil,” kata menteri China itu, dikutip kantor berita AFP, Selasa (24/10/2023).
“Tugas paling mendesak saat ini adalah mencegah situasi semakin memburuk dan mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih serius,” imbuhnya.
Wang sebelumnya telah mengatakan pada tanggal 14 Oktober lalu, bahwa tindakan Israel telah melampaui batas pembelaan diri. Dia pun menyerukan agar Israel menghentikan “hukuman kolektif” terhadap orang-orang di Gaza.
Mengenai konflik Israel-Palestina, China secara historis bersimpati kepada Palestina dan mendukung solusi dua negara.
Dalam pembicaraannya dengan Cohen, Wang menegaskan kembali posisi lama Beijing, dengan mengatakan bahwa China “dengan tulus berharap bahwa masalah Palestina akan diselesaikan dengan cara yang komprehensif dan adil… dan bahwa kekhawatiran keamanan yang sah dari semua pihak akan diselesaikan dengan cara yang tulus dan adil.”***DTK
