JAKARTA, informasiterpercaya.com || Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bicara perihal 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai termasuk stunting. Sementara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yakin stunting di angka 14% pada 2024 akan tercapai.
“Menurut rapat koordinasi terakhir yang saya pimpin bahwa insyaallah (target) stunting tercapai (14%). Karena apa? Diperkirakan penurunannya di tahun 2023 ini mencapai 3,8%, di 2024 juga 3,8%, artinya 7,6%. Jadi 21,6% dikurangi 7,6% itu berapa? 14%,” kata Ma’ruf di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Kamis (8/6/2023).
Ma’ruf mengatakan pencapaian penurunan stunting di tahun 2022 memang terbilang kecil karena perpres yang belum terkonsolidasi di semua daerah. Namun, dia yakin akan mengalami peningkatan di 2023 ini.
“Memang di 2022 itu pencapaian hanya 2,8%, itu karena Perpres baru keluar dan belum terkonsolidasi itu dari laporan yang saya terima. Oleh karena itu, untuk 2023 tidak lagi 2,8% tapi 3,8%. sehingga menurut perkiraan dari hasil itu juga bisa dilihat dari penurunan yang cukup tinggi di beberapa daerah sampai ada yang 10%. Di Kepulauan Riau itu 15,2% untuk 2022,” ujar Ma’ruf.
Oleh karena itu, dia yakin target 14% stunting bisa tercapai di 2024.
Penurunan di 2022 itu 22,2% jadi kalau 22,2% saja di 2023 berarti sudah melampaui 14%. Sudah 13 koma sekian. Belum lagi di 2024. Nah, ada lagi di daerah justru di bawah 14%, tapi mungkin ada daerah-daerah masih di atas. tetapi secara nasional diyakini bisa mencapai 14%.,” ujarnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa menjelaskan perihal 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai. Suharso menyoroti sinkronisasi daerah.
“Itu satu contoh tidak sinkronnya, rencana pembangunan nasional dengan di mana sasaran pembangunan nasional itu seharusnya menjadi rujukan sasaran pembangunan daerah. Bahwa ada janji-janji politik calon bupati, gubernur, wali kota, dan juga janji Bapak Presiden waktu itu,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Suharso menjelaskan, semua itu harus disinkronkan dalam bentuk kebijakan, baik RPJMN maupun RPJMP, yang kemudian diturunkan ke rencana kerja tahunan. Dia mencontohkan program stunting yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
“Jadi misalnya program stunting, maka program stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah, sekarang kita sama-sama targetnya harus 14%. Ya ayo, tempat saya berapa persen ya, oh tempat saya paling tinggi 25 gimana caranya saya bisa ikut turun, begitu loh,” ujar Suharso.
“Jadi sasaran ini harusnya satu contoh tidak sinkronnya rencana pembangunan daerah, ke depan kita nggak bisa mengulang itu. Jadi harus bareng dalam hal mencapai target nasional. Namanya aja sasaran pembangunan nasional, ya artinya berlaku di seluruh bidang,” sambung dia.***DTK
